Dua konsorsium yang bersiap mundur untuk membantu pendanaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantar, walau belum jelas alasannya. SoftBank, membatalkan untuk terlibat dalam pembangunan IKN, sebelumnya berencana menggelontorkan dananya sekira US$40 miliar.
Politikus PDIP Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno memandang, pengganjal investasi IKN, salah satunya, ada proposal yang tidak bisa diakomodasi oleh pemerintah.
Hal inilah terjadi pada Softbank, yang salah satu permintaan kompensasinya ditolak oleh pemerintah lantaran bertentangan dengan UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara.
“Sebab itu, saya tidak heran kalau ada satu atau dua lagi konsorsium yang mundur,” ungkap Hendrawan.
Terbaru, ada dua negara yang tengah dijajaki yakni Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).
Kendati mengklaim mendapatkan antusiasme dari penanam modal, kalangan pengamat menilai upaya memboyong investor asal negara-negara Timur Tengah bukanlah perkara mudah.
Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah Azyumardi Azra mengatakan angan pemerintah untuk mendapatkan dana segar dari Timur Tengah menghadapi kendala yang cukup berat.
Baca Juga: Minta BPK Pantau Anggaran Kementerian Dan Lembaga Jokowi : Tidak Disalahgunakan, Apalagi Dikorupsi
Menurut Azyumardi, pemerintah perlu belajar pada peristiwa batalnya investasi Arab Saudi pada proyek Mandalika Family Tourism 5 tahun silam.
Saat melakukan lawatan ke Indonesia pada Maret 2017, Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Akan tetapi komitmen itu gagal terealisasi sehingga pembangunan lagi-lagi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, hal ini menjadi sinyal bahwa negara-negara di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi kurang berminat untuk memasukkan dananya di Tanah Air.
“Negara asing yang tertarik membiayai infrastruktur di Indonesia itu baru Jepang.” Direktur
Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira menjelaskan ada beberapa faktor yang menyulitkan pemerintah menarik investasi Arab Saudi.
Artikel Terkait
Maklumat PA 212 Hentikan Pembangunan Ibu Kota Baru
Cacat Formil, UU IKN Digugat Para Pakar Ke MK Tak Merepresentasikan Asas Keterbukaan Publik
Pembahasan UU IKN Minim Partisipasi Publik