PPKM Darurat Diberlakukan, Solusinya Pemerintah Perlu Melakukan Realokasi Dan Refocusing Anggaran Belanja 

- Senin, 5 Juli 2021 | 13:17 WIB
PPKM Darurat Diberlakukan, Solusinya Pemerintah Perlu Melakukan Realokasi Dan Refocusing Anggaran Belanja
PPKM Darurat Diberlakukan, Solusinya Pemerintah Perlu Melakukan Realokasi Dan Refocusing Anggaran Belanja

Bisnis Bandung, (BB) --- Pengamat Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyatama, Denny Saputera S.E., M.M mengatakan, PPKM Darurat masuk kedalam indikator pemerintah dalam pengendalian penyebaran dan meningkatnya kasus Covid-19, diterapkan untuk seluruh Kabupaten Kota di wilayah Pulau Jawa dan Bali. Sebagaimana arahan Presiden bahwa kebijakan ini diambil menyesuaikan dengan perkembangan kondisi Covid-19, karena timbulnya varian baru di beberapa negara.
Konsekuensi terhadap keuangan negara terhadap penerapan PPKM Darurat ini adalah pemerintah mengeluarkan dana lebih dalam untuk memberikan bantuan bagi masyarakat miskin dan yang terdampak. APBN tahun 2021 lebih besar dari target perencananan awal, solusinya adalah pemerintah perlu melakukan realokasi dan refocusing atas berbagai anggaran belanja yang tidak mendesak. Dana-dana tersebut dialihkan untuk memperbesar bantuan sosial kepada masyarakat miskin terdampak dan bantuan untuk usaha mikro dan kecil yang tertekan oleh PPKM Darurat.
Mendukung PPKM Darurat, kesiapsiagaan APBN sebagai instrumen kebijakan yang responsif dan fleksibel sangat dibutuhkan untuk penguatan sektor kesehatan dan program, antara lain akan dilakukan melalui :
Tambahan anggaran Kesehatan sekitar Rp13,01 T (dari Rp172,84 T menjadi Rp185,85 T), antara lain untuk mempercepat pembayaran klaim perawatan pasien, insentif nakes, dan vaksinasi, serta penanganan kesehatan lainnya di daerah. Percepatan pencairan PKH Triwulan III pada awal Juli 2021, bagi 9,9 juta Keluarga Penerima Manfaat/KPM dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp7,1 T. Pemenuhan target awal 18,8 juta KPM dan percepatan pencairan Kartu Sembako pada awal Juli 2021, dengan indeks bantuan Rp 200 ribu per bulan. Perpanjangan Bansos Tunai (BST) selama 2 bulan, yaitu Juli – Agustus 2021, yang disalurkan 1 (satu) kali pada bulan Juli, dibutuhkan tambahan anggaran Rp 6,1 T, diberikan kepada 10 juta KPM non-Program Sembako dan Non PKH, dengan indeks bantuan Rp300 ribu per bulan.
Perpanjangan diskon listrik 50% bagi pelanggan 450VA dan 25% bagi pelanggan 900VA Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari bulan Juli s.d. September 2021, diberikan kepada 32,6 juta pelanggan, dan dibutuhkan tambahan anggaran Rp1,91 T.
Perpanjangan Bantuan Rekening Minimum, Biaya Beban/Abonemen selama 3 bulan yaitu Juli – September 2021, diberikan diskon 50% bagi 1,14 juta pelanggan bisnis, industri, dan sosial, dan dibutuhkan tambahan anggaran Rp 0,42 T. Relaksasi persyaratan targeting dan relaksasi penyaluran BLT Desa, antara lain dengan memperluas kriteria penerima BLT Desa melalui pemberian keleluasan kepada Musyawarah Desa untuk menambah KPM supaya lebih banyak penduduk miskin yang menerima BLT, serta dapat disalurkan triwulanan dan dapat dirapel untuk desa yang mengalami kesulitan geografis. BLT Desa telah dialokasikan Rp28,8 T, telah diberikan kepada 5,02 juta KPM dengan besaran Rp300 ribu per bulan. Penambahan target Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) untuk 3 juta penerima baru (Juli-September) dari sebelumnya 9,8 juta penerima, dengan indeks bantuan Rp1,2 juta, dibutuhkan tambahan anggaran Rp3,6 T. Penambahan sekitar 2,8 juta peserta baru Kartu Pra Kerja, dengan indeks manfaat  pelatihan Rp1 juta, insentif pelatihan Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan, dan insentif survei Rp150 ribu, dibutuhkan anggaran Rp 10 T, paparnya kepada Bisnis Bandung (BB),  di Bandung.
Dosen Prodi Perdagangan Internasional Universitas Widyatama ini menyatakan, manfaat jika bantuan atau subsidi tersebut digulirkan adalah terbantunya masyarakat miskin dan yang terdampak yang digulirkan dari dukungan APBN, tambahan dukungan APBN untuk PPKM Darurat akan terus dikomunikasikan dengan kementerian terkait sehingga dana APBN dapat tepat sasaran dan efektif dalam penyalurannya, bantuan atau subsidi tersebut disalurkan ke berbagai bidang seperti bidang kesehatan, perlinsos, program prioritas, dukungan UMKM dan korporasi, serta insentif usaha.
Berdasarkan data Anggaran APBN 2021 yang disampai Kemenkeu untuk belanja negara dalam APBN tahun 2021 direncanakan sebesar Rp 2.750,0 T, yang dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.954,5 T, serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp795,5 T, pengalokasian dana untuk pemulihan ekonomi negara dalam Meminimalisir penyebaran Covid-19 sampai saat ini dialokasikan sebesar  Rp 699,4 T, jawabanya apakah APBN dapat mengcover bantuan atau subsidi bidang kesehatan, perlinsos, program prioritas, dukungan UMKM dan korporasi, serta insentif usaha adalah bisa, surplus anggaran tersebut sangat dibutuhkan mengingat ketidakpastian kebutuhan penanganan Covid-19 masih sangat tinggi. Sampai saat ini akselerasi penanganan Covid-19 menjadi prioritas utama sampai dengan kasus harian Covid-19 kembali menurun. Kebijakan PPKM Darurat sifatnya segera dan sementara. Kasus Covid-19 harus segera diturunkan sehingga momentum pemulihan aktivitas ekonomi yang semula kuat, dapat kembali dilanjutkan.
Di kuartal pertama 2021 Rasio Utang Negara Terhadap Produk Domestik Bruto menyentuh angka 44%, angka tersebut masih dibawah negara tentangga Malaysia dengan 66%, Filipina 55%, Thailand dengan 50% dan yang paling besar adalah Singapura dengan 131%, berdasarkan data Outlook Ekonomi (rencana pemerintah dalam melaksanakan perekonomian) sebesar 41% - 43%, rasio hutang tersebut udah melebihi dari rencana awal yang ditetapkan, pertanyaannya apakah negara kita harus berhutang? Rasio utang standar sebelum adanya pandemi Covid-19 berkisar 30%, demi menutupi kebutuhan pembiayaan di saat pandemi Covid-19 ini pemerintah diharuskan untuk melakukan pinjaman atau berhutang dengan tujuan agar penanganan Covid-19 ini dapat berjalan secara efektif dan pemulihan ekonomi dapat diakselesari walaupun rasio hutang makin tinggi.
PPKM Darurat ini berpotensi pada pembatasan pemulihan ekonomi baik secara mikro maupun secara makro disebabkan terbatasnya kegiatan (aktivitas) yang dilakukan perorangan, kelompok maupun operasional perusahaan yang berdampak pada output yang dihasilkan. Dengan adanya ppkm darurat ini, sektor apa yang akan paling terpukul? Apa pertimbangannya/alasannya?
Sektor yang paling terpukul dari Penerapan PPKM Darurat ini adalah sektor non konsumsi yang terdiri dari sektor transportasi, rekreasi dan pakaian. Pertimbangannya dari ke tiga sektor yang masuk kedalam sector non konsumsi tersebut sangat sensitif terhadap penularan Covid-19, dimana masyarakat lebih membatasi diri dari kegiatan (aktivitas) yang dilakukan di rumah.
Banyaknya perusahaan-perusahaan yang menutup ataupun ditutup operasionalnya, sehingga mendorong perusahaan tersebut memPHK karyawannya, di mana salah satu penyebab pengangguran adalah PHK.
PSBB membuat pengguna barang dan jasa atau pelanggan menjadi sepi sehingga mengakibatkan usaha di bidang ekonomi tutup dan menyebabkan mereka menganggur.
Adanya rasa takut yang tinggi dan aturan pemerintah untuk dirumah saja selama pandemi ini membuat masyarakat terbatasi dalam bekerja ataupun melakukan usaha sehingga mereka lebih memilih menganggur dan bahkan terpaksa harus menganggur karena aturan tersebut.
Denny Saputera S.E., M.M mengungkapkan,untuk.menggeliatkan perekonomian, adalah adanya peran pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan untuk membantu ekonomi masyarakat yang terdampak, memberikan insentif dunia usaha, serta meningkatkan stimulus terhadap ekonomi mikro kecil dan menengah. Solusi yang bisa dilakukan agar pengangguran tidak meningkat adalah :
(1).  Mengoptimalkan program kartu Pra-Kerja di mana program ini dapat menjadi basis untuk membenahi data pengangguran sehingga dapat dijadikan sebagai basis data pengangguran yang real time, yang dapat dijadikan sebagai basis kebijakan dibidang ketenagakerjaan, seperti memberikan sejenis unemployment benefit baik berbentuk bantuan untuk mendapatkan pekerjaan. Apalagi sasaran kartu PraKerja sebanyak 5,6 juta orang, setara dengan 80% angka pengangguran yang mencapai 7 juta orang.
(2). Mendorong kepada dunia usaha melalui pemberian insentif agar mereka mengoptimalkan alternatif untuk mempertahankan tenaga kerja mereka dibandingkan dengan PHK. Beberapa alternative tersebut diantaranya pengurangan jam kerja dan hari kerja, pengurangan shift dan lembur, hingga pemotongan gaji, dan penundaan tunjangan dan insentif.
(3).  Semoga virus penyebaran Covid-19 cepat  ditemukan pencegahnya, dengan demikian perusahaan-perusahaan dapat beroperasional kembali, orang tidak takut lagi untuk beraktivitas, kemudan karyawan yang sudah di PHK ditarik kembali, pungkasnya kepada BB.
 (Dadan Firmansyah --- E-018)****

Editor: Administrator

Tags

Terkini

Siapakah Penghuni Pertama Ibu Kota Nusantara (IKN)?

Jumat, 2 Desember 2022 | 21:00 WIB

Ingin Hemat? Saatnya Beralih Ke Motor Listrik

Senin, 28 November 2022 | 18:00 WIB

IA-ITB Tanggap Darurat Bencana gempa Cianjur

Sabtu, 26 November 2022 | 21:40 WIB

Meningkatnya Industri Manufaktur Indonesia

Sabtu, 26 November 2022 | 12:00 WIB
X