bisnsibandung.com - Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengakui adanya tekanan besar dalam memimpin lembaga yang bertanggung jawab atas program makan bergizi gratis tersebut.
Dadan menjelaskan bahwa penunjukannya sebagai kepala BGN terjadi setelah sebelumnya terlibat sebagai tim pakar dalam pemerintahan Prabowo Subianto.
Ia menyebut posisi tersebut membawa tanggung jawab besar, mengingat program yang dijalankan merupakan salah satu prioritas utama pemerintah dengan anggaran besar.
Baca Juga: Eks Wamenlu Ungkap Kelemahan Diplomasi RI, Singgung Strategi Presiden Prabowo
Program makan bergizi gratis sendiri menjadi fokus utama pemerintahan saat ini dan disebut sebagai salah satu program strategis yang diharapkan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Karena itu, pelaksanaannya mendapat perhatian luas dari publik sejak awal.
Di tengah pelaksanaan program, sejumlah tantangan juga muncul, termasuk insiden keracunan yang sempat terjadi di beberapa lokasi.
Peristiwa tersebut turut menambah tekanan terhadap pelaksanaan program, meskipun pihak terkait telah mengambil langkah penanganan seperti pemberian sanksi dan penghentian sementara operasional di lokasi terdampak.
Dadan mengakui bahwa situasi tersebut menjadi beban tersendiri, namun ia menegaskan pentingnya menjadikan setiap kejadian sebagai bahan evaluasi.
Baca Juga: Di Balik Klaim Trump, Eks Dubes RI untuk Iran Ungkap Realita Kekuatan AS di Selat Hormuz
“Namun, yang penting adalah bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Yang utama adalah bagaimana kita bisa mengevaluasi seluruh proses yang ada,” ungkapnya dilansir dari YouTube CNN Indonesia.
“Kemudian melakukan perbaikan-perbaikan untuk penyelenggaraan yang jauh lebih baik dan lebih aman bagi seluruh penerima manfaat,” lanjutnya.
Menurutnya, perbaikan sistem dan peningkatan standar keamanan menjadi fokus utama agar program dapat berjalan lebih baik dan aman bagi masyarakat.
Baca Juga: AS Sebut Tengah Berupaya Membuka Kembali Peluang Diplomasi dengan Iran
Ia juga menekankan bahwa upaya evaluasi dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan kualitas pelaksanaan program terus meningkat, sejalan dengan target pemerintah dalam memberikan manfaat optimal kepada penerima.