Ia menilai pembangunan ekonomi yang didorong oleh peningkatan belanja pertahanan dan kebijakan efisiensi justru tidak memberikan dampak langsung terhadap produktivitas masyarakat.
Negara dengan porsi belanja militer yang besar umumnya tidak memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, karena tidak diimbangi dengan investasi pada sektor pendidikan dan penguatan SDM.
Bhima juga memperingatkan potensi krisis keuangan daerah akibat efisiensi yang berlebihan. Ia menyoroti kasus Kabupaten Pati pada 2025 yang mengalami gejolak fiskal akibat pemangkasan dana bagi hasil dari pusat.
Baca Juga: “Dia Hanya Membela Rakyat” Kekecewaan Ibu Delpedro Usai Praperadilan Putranya Ditolak
Menurutnya, jika kebijakan ini terus berlanjut, banyak pemerintah daerah akan mencari jalan keluar dengan menaikkan pajak-pajak lokal, termasuk pajak kendaraan bermotor, restoran, dan hotel, yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat dan pelaku usaha kecil.
Celios menilai, jika pemerintah benar-benar ingin mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi, maka kebijakan fiskal harus diarahkan untuk memperkuat pendidikan, mendukung UMKM, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Efisiensi anggaran yang berlebihan tanpa perencanaan jangka panjang hanya akan memperdalam kesenjangan ekonomi dan menghambat pencapaian target pembangunan nasional.***
Baca Juga: Pakar Digital Nilai Restrukturisasi Tokopedia Efisien Tapi Kehilangan Jiwa