Karut Marut MBG, Celios Blak-Blakan Pemerintah Harus Legowo Jika Memang Harus Dimoratorium

bisnisbandung.com - Direktur Eksekutif Digital Celios, Nailul Huda, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi secara menyeluruh karena menghadapi sejumlah persoalan serius sejak awal pelaksanaan.

Ia menegaskan, pemerintah sebaiknya legowo apabila program tersebut harus dimoratorium sementara demi memperbaiki tata kelola dan efektivitas pelaksanaannya.

Menurut Huda, akar persoalan MBG terletak pada tata kelola yang tidak tepat sejak tahap awal. Ia menyoroti adanya keterlambatan pembayaran kepada vendor dan tenaga lapangan pada Februari lalu sebagai indikasi lemahnya sistem pengelolaan keuangan dan administrasi.

Baca Juga: Israel Ancam Aktivis Global, Wanda Hamidah Desak Dunia Bertindak Bukan Hanya Mengecam

Celios menilai kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan dan pengawasan terhadap mitra kerja belum dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Lebih jauh, Huda juga menyoroti dugaan afiliasi sejumlah vendor dengan partai politik tertentu, sebagaimana diberitakan oleh beberapa media nasional.

Potensi konflik kepentingan semacam ini dinilai dapat memicu praktik penyimpangan dan menghambat tujuan utama program, yaitu memastikan masyarakat mendapatkan makanan bergizi secara adil dan tepat sasaran.

Baca Juga: Meski 44 Kapal Diserang Israel, Gelombang Kedua Flotilla Tetap Berlayar Menuju Gaza

“Nah, ini yang saya lihat sebenarnya harus mulai dari awal. Moratorium, saya sangat setuju sekali. Ini harus diperbaiki, dan pemerintah juga harus legowo apabila memang harus dimoratorium,” ucap Nailul Huda, dilansir dari youtube CNN Indonesia.

Celios menilai, persoalan MBG tidak hanya menyangkut teknis pelaksanaan, tetapi juga kelemahan dalam aspek regulasi.

Hingga saat ini, pemerintah belum menerbitkan peraturan setingkat peraturan presiden (Perpres) yang menjadi dasar hukum program.

Regulasi yang berlaku baru sebatas petunjuk teknis internal dari Badan Gizi Nasional, yang dinilai belum cukup untuk menjamin akuntabilitas dan konsistensi pelaksanaan di lapangan.

Dari sisi sumber daya manusia, Huda menyoroti kesiapan ahli gizi yang ditempatkan di Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG).

Banyak di antara mereka disebut masih baru lulus dan minim pengalaman, tanpa pendampingan dari ahli gizi senior.

Baca Juga: Bukan Soal Bisnis, Ini Alasan SPBU Swasta Tolak Bahan Bakar dari Pertamina