bisnisbandung.com - Fenomena rendahnya serapan anggaran belanja daerah terus menjadi sorotan. Alih-alih digunakan untuk pembangunan infrastruktur atau program publik, sebagian pemerintah daerah justru lebih memilih membiarkan dana segar mengendap di perbankan.
Menurut analisis Bhima Yudistira dari Center of Economic and Law Studies (Celios), banyak pemerintah daerah yang menempatkan dana transfer pusat sebagai simpanan deposito hingga akhir tahun.
“Pemda juga menikmati bunga deposito dari simpanan dana yang mengendap di perbankan, dan itu jumlahnya cukup banyak. Yang kedua adalah perencanaan yang memang buruk sejak awal,” terangnya dilansir dari youtube tvOneNews.
Baca Juga: Menkeu Semprot Kementerian ESDM, Purbaya Geram Subsidi BBM Belum Tepat Sasaran
“Jadi beberapa proyek, khususnya proyek terkait perbaikan jalan, infrastruktur, proyek yang butuh tender, itu dilakukan pada kuartal ketiga,” imbuhnya.
Praktik ini dinilai tidak produktif karena anggaran seharusnya dimanfaatkan untuk percepatan pembangunan, terutama proyek jalan, perbaikan infrastruktur, hingga program layanan dasar bagi masyarakat.
Masalah utama rendahnya realisasi belanja daerah terletak pada buruknya perencanaan sejak awal tahun.
Baca Juga: Satu Santri Ponpes Al-Khoziny Dikira Tertimbun Reruntuhan, Ternyata Selamat Pulang ke Rumah
Banyak proyek yang seharusnya segera berjalan justru ditunda hingga kuartal ketiga, ketika waktu pelaksanaan semakin sempit.
Akibatnya, dana besar yang ditransfer oleh pemerintah pusat tidak memberi dampak optimal terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya telah menekankan komitmen untuk mendorong belanja pemerintah agar lebih ekspansif dan pro pertumbuhan. Ia tidak ingin dana publik menganggur dalam bentuk simpanan di bank.
Bahkan, pemerintah pusat sudah menyiapkan mekanisme untuk memastikan belanja daerah bisa lebih tepat waktu melalui skema tugas perbantuan dengan alokasi mencapai Rp1.367 triliun pada tahun ini, naik signifikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp900 triliun.
Baca Juga: SPBU Swasta Mau Punah! Pengamat Sebut Pertamina Monopoli Energi Rakyat
Artikel Terkait
Celios Nilai Tunjangan DPR Irasional di Tengah Kondisi Ekonomi Rakyat
Sri Mulyani Janji Pajak Tak Naik, CELIOS Nilai Tidak Menyelesaikan Akar Masalah
CELIOS Soroti Kebocoran Ratusan Triliun Ekspor SDA, Rugikan Kas Negara
Celios Sebut Kekayaan Menteri Era Prabowo Naik 50%, Ketimpangan Makin Melebar
Gebrakan atau Tekanan? Celios Soroti Dana Rp200 Triliun untuk Bank Himbara
Menkeu Beri Deadline Oktober Penyerapan Anggaran, Celios Soroti Risiko