Celios Sebut Kekayaan Menteri Era Prabowo Naik 50%, Ketimpangan Makin Melebar

bisnisbandung.com - Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (Celios) menyoroti meningkatnya ketimpangan di Indonesia seiring bertambahnya kekayaan para pejabat negara.

Data yang dihimpun lembaga tersebut menunjukkan, median kekayaan menteri pada era Presiden Prabowo meningkat sekitar 50% dibandingkan periode sebelumnya.

“Jadi, rata-rata kekayaan menteri di era Pak Prabowo itu naik 50% dibandingkan era Pak Jokowi kabinetnya. Jadi mediannya itu naiknya 50%,” lugas Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, dilansir dari youtube Metro TV.

Ia menilai kondisi ini berbahaya karena terjadi di tengah melemahnya daya beli masyarakat, tingginya pengangguran usia muda, serta banyaknya pekerja informal.

Baca Juga: Ekonom Soroti Dampak Penarikan Rp200 Triliun bagi Bank Indonesia

“Bukan hanya itu, data dari LHKPN yang kita kumpulkan. Jadi sudah enggak bisa ini. Ini median. Artinya bukan karena kabinetnya gemuk, bukan karena jumlah Pak Jokowi menterinya lebih sedikit dari Pak Prabowo, bukan,” tegasnya.

“Tapi ini artinya ada lonjakan kekayaan di saat masyarakat kita susah cari kerja. Pengangguran usia muda tinggi dan pekerja informalnya banyak,” terusnya.

Ketimpangan tersebut berisiko menimbulkan gejolak sosial jika tidak segera diatasi.

Bhima menyoroti rancangan anggaran 2026 yang menunjukkan peningkatan tajam pada belanja pertahanan hingga lebih dari 160%, sementara alokasi untuk perlindungan sosial hanya naik sekitar 2,5%.

Baca Juga: Rp200 Triliun Digelontorkan ke Perbankan, Ekonom UGM Ingatkan Risiko yang Bisa Terjadi

Perbedaan arah kebijakan ini dinilai tidak menyentuh akar masalah ketidakadilan ekonomi yang dirasakan masyarakat.

Selain itu, Celios menegaskan perlunya pembenahan tata kelola pemerintahan, termasuk transparansi dalam penghasilan pejabat.

Lonjakan kekayaan para menteri di tengah situasi ekonomi sulit menciptakan kesenjangan yang kian nyata antara elite dan masyarakat.

Bhima memperingatkan, jika pemerintah tidak menyeimbangkan kebijakan fiskal dan memperbaiki sistem distribusi kesejahteraan, maka risiko ketidakstabilan sosial seperti yang terjadi di Nepal dapat menjadi ancaman nyata bagi Indonesia.