Ia juga mendorong desentralisasi tata kelola, dengan menyerahkan pengelolaan dana langsung ke sekolah.
“Biarkan sekolah masak sendiri dengan melibatkan orang tua, guru, dan UMKM sekitar. Pasti lebih bergizi, transparan, dan tidak mungkin orang tua membiarkan anaknya keracunan,” ujarnya.
Ia bahkan menuding banyak SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) justru dijadikan proyek oknum DPR dan pihak-pihak yang hanya mencari keuntungan.
Rudi juga mengkritik DPR yang dinilai hanya menyetujui anggaran tanpa mengawasi jalannya program.
Baca Juga: KSP Soroti Penyebab Utama Terjadi Konflik Lahan, Kepastian Peta Jadi Kunci
“DPR itu fungsinya mengawasi pemerintah, tapi malah diam. Dari rakyat, saya menggugat wakil saya di DPR. Mereka seperti kerbau dicucuk hidung,” sindirnya.
Lebih dari sekadar sakit perut, Rudi menekankan dampak psikologis pada anak-anak.
“Mereka bisa trauma dan enggan makan MBG lagi. Ini malapetaka kalau tidak segera dibenahi,” tegasnya.
Rudi pun menutup opininya dengan seruan keras kepada Presiden Prabowo:
“Segera evaluasi total BGN dan hentikan orientasi proyek. Libatkan sekolah, orang tua, dan UMKM agar tujuan mulia program ini benar-benar tercapai.”***