“Yang bisa dipelajari adalah tadi fungsi budgeting. Kalau orang sedang lapar, jangan beli senjata. Artinya apa? Isunya adalah ketimpangan, isunya adalah pajak,” ungkapnya.
“Tapi tercermin, kita lihat ke depan ya, 2025 dan RAPBN 2026. Ini enggak masuk akal. Anggaran perlindungan sosial itu kenaikannya cuma 2,5%. Anggaran fungsi pertahanan itu kenaikannya 166%. Ini sudah enggak oke. Artinya tidak menyelesaikan akar permasalahan tadi,” pungkas Bhima Yudistira.***