Tujuannya agar setiap kebijakan benar-benar didasarkan pada kepentingan rakyat, bukan sekadar proyek atau formalitas politik.
"Negeri ini memerlukan kurikulum etika publik. Supaya wakil rakyat tahu bahwa yang mereka wakili itu kepentingan rakyat, bukan kedaulatan rakyat. Karena kalau kedaulatannya yang diserahkan, rakyat sudah tidak punya apa-apa lagi," ujarnya.
Rocky Gerung menegaskan demokrasi hanya bisa sehat jika wakil rakyat tetap menjaga akal sehat politik.
Baca Juga: Tidak Ditemukan Bukti, KPK Pastikan Istri Miki Mahfud Tak Terlibat Kasus Pemerasan Sertifikasi K3
Jika tidak ia khawatir hubungan antara rakyat dan parlemen akan semakin renggang bahkan bisa memicu ledakan sosial di kemudian hari.
"Anggota DPR seharusnya belajar lagi. Sekolah kurikulum etika publik. Supaya sadar rakyat itu tuannya bukan objek yang bisa ditertawakan," pungkas Rocky Gerung.***