Watchdog atau Pengemis? Rocky Gerung Bongkar Kelakuan DPR di Tengah Krisis Rakyat

Bisnisbandung.com - Polemik tunjangan perumahan anggota DPR yang semula direncanakan mencapai Rp3 miliar untuk masa jabatan 5 tahun akhirnya dipangkas menjadi hanya 1 tahun.

Keputusan itu diambil setelah gelombang protes besar dari publik yang menilai kebijakan tersebut tak masuk akal di tengah kondisi rakyat yang masih kesulitan ekonomi.

Pengamat politik Rocky Gerung ikut menyoroti fenomena tersebut.

Baca Juga: Beban Kesehatan Tembus Rp200 Triliun, BPJS Watch Ingatkan Kenaikan Iuran Jangan Setengah Hati

Menurut Rocky Gerung sikap dan ucapan sebagian anggota DPR belakangan ini justru memperlihatkan minimnya empati dan etika publik.

Dikutip dari youtubenya, Rocky Gerung menjelaskan "Rakyat sedang melarat, sedang kesulitan membeli beras, menghadapi pajak di mana-mana."

"Tapi wakil rakyat malah pamer kegembiraan karena tunjangan naik. Itu namanya pongah dan wajar kalau rakyat marah," kata Rocky Gerung.

Rocky Gerung menilai sebagian anggota DPR kini justru melupakan peran utamanya sebagai watchdog atau anjing penjaga rakyat.

Ia menyebut tugas DPR seharusnya "menggonggongi" pemerintah, bukan malah menyalahkan rakyat.

Baca Juga: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan 2026 Dinilai Belum Cukup Atasi Defisit JKN

"Kalau ada rakyat yang tidak terdidik itu salah negara karena gagal menyediakan akses pendidikan. Anggota DPR harusnya menjaga rakyat bukan mengejek rakyat dengan sebutan tolol atau bodoh. Itu kebalik," tegas Rocky Gerung.

Menurutnya anggota DPR tidak boleh lupa bahwa mereka adalah "pengemis suara rakyat".

Mereka dipilih karena janji untuk memperjuangkan kepentingan publik bukan memperkaya diri atau mempertontonkan kemewahan.

Rocky Gerung juga mendorong agar pemerintahan Presiden Prabowo mendesain kurikulum etika publik bagi pejabat dan wakil rakyat.

Baca Juga: Kematian Arya Daru Pangayunan, Tuntutan Keadilan Keluarga dan Kejanggalan Proses Hukum