Tujuannya agar setiap kebijakan benar-benar didasarkan pada kepentingan rakyat, bukan sekadar proyek atau formalitas politik.
"Negeri ini memerlukan kurikulum etika publik. Supaya wakil rakyat tahu bahwa yang mereka wakili itu kepentingan rakyat, bukan kedaulatan rakyat. Karena kalau kedaulatannya yang diserahkan, rakyat sudah tidak punya apa-apa lagi," ujarnya.
Rocky Gerung menegaskan demokrasi hanya bisa sehat jika wakil rakyat tetap menjaga akal sehat politik.
Baca Juga: Tidak Ditemukan Bukti, KPK Pastikan Istri Miki Mahfud Tak Terlibat Kasus Pemerasan Sertifikasi K3
Jika tidak ia khawatir hubungan antara rakyat dan parlemen akan semakin renggang bahkan bisa memicu ledakan sosial di kemudian hari.
"Anggota DPR seharusnya belajar lagi. Sekolah kurikulum etika publik. Supaya sadar rakyat itu tuannya bukan objek yang bisa ditertawakan," pungkas Rocky Gerung.***
Artikel Terkait
Bahlil Bikin Aturan Baru! Beli LPG 3 Kg Harus Menggunakan NIK, Subsidi Tepat Sasaran
Paradoks Bintang Mahaputera, Rocky Gerung Pertanyakan Etika Pemberian Kehormatan
Amien Rais Geram! DPR Ndableg, Mahasiswa Demo Gara-gara Gaji Selangit
Waduh! Pernyataan Gubernur soal UNPAD Jadi Sorotan DPRD Jawa Barat, Ono Surono Bicara
Jokower Paling Hebat Bukan Immanuel Ebenezer Tapi Prabowo! Darmizal Ungkap Fakta Mengejutkan
17 Menteri Titipan Jokowi Bisa Karamkan Kabinet! Amien Rais: Prabowo Harus Waspada