Bisnisbandung.com - Perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus 2025 kembali digelar di Istana Merdeka, Jakarta.
Keputusan Presiden Prabowo Subianto ini dinilai menjadi penanda berakhirnya ambisi pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kalimantan Timur.
Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti menilai langkah ini mengingatkan publik bahwa proyek mercusuar warisan Jokowi berpotensi bernasib sama seperti proyek Hambalang di era Susilo Bambang Yudhoyono.
Baca Juga: Trust dan Amanah Hilang! Amien Rais Kritik Keras Kepemimpinan Prabowo
“Kalau Hambalang mangkrak karena korupsi, IKN juga rawan menjadi proyek yang terhenti karena beban biaya yang terlalu besar,” kata Ikrar dalam kanal YouTube miliknya.
Ikrar menyinggung pernyataan ekonom Antoni Budiawan yang menyebut pembangunan IKN justru melemahkan perekonomian nasional.
Antoni menilai proyek senilai Rp 466 triliun itu sulit berjalan karena sejak awal sudah dibayang-bayangi isu korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Menurutnya banyak investor asing urung masuk karena tak ada jaminan bebas korupsi.
ICW sebelumnya juga mengungkap setidaknya 24 proyek di kawasan IKN berpotensi rawan kecurangan dengan nilai mencapai Rp 8,57 triliun.
Baca Juga: Rojali-Rohana Diremehkan? Gerindra Klaim Prabowo Berhasil Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Selain masalah pendanaan, Antoni juga menilai pembangunan kota baru di tengah hutan dalam waktu singkat tidak rasional.
Seiring keputusan Presiden Prabowo mengembalikan upacara 17 Agustus ke Istana Merdeka sejumlah pihak menilai ini sebagai sinyal bahwa proyek IKN bisa berhenti total.
Bahkan muncul wacana agar IKN cukup dijadikan ibu kota provinsi Kalimantan Timur.
Bagi Ikrar Nusa Bhakti jika benar IKN ditinggalkan hal ini menjadi ironi tersendiri bagi Jokowi.
Baca Juga: Usman Hamid Soroti Pidato Optimistis Prabowo, Korupsi BUMN dan HAM Dipertanyakan