Langkah ini dianggap memicu kemarahan warga dan memperkeruh suasana.
Adi Prayitno menekankan pentingnya kebijakan yang partisipatif dan melibatkan warga sejak awal.
Menurutnya keputusan politik seharusnya dibuat bottom-up, bukan top-down.
“Kalau mau naikin pajak ya tanya dulu ke rakyat. Pemerintah daerah itu paling dekat dengan warganya mestinya tahu persis kondisi mereka,” ujarnya.
Baca Juga: Pelaku Usaha Panik, PHRI Desak Aturan Royalti Musik Diperjelas untuk Hindari Salah Tafsir
Selain itu Adi Prayitno mengingatkan bahwa kebijakan sensitif seperti kenaikan pajak harus mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional maupun daerah agar tidak memicu resistensi besar-besaran.
Adi Prayitno juga menekankan pejabat publik harus membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat.
“Kalau ada protes hadapi biasa saja. Jangan sampai terkesan anti kritik atau menantang rakyat,” ucapnya.
Baca Juga: Soroti Pembayaran di Hotel-Hotel, Tarif Royalti Musik Dinilai Tak Proporsional
Ia berharap kontroversi di Pati ini bisa menjadi pelajaran penting bagi kepala daerah lain.
“Rakyat itu subjek utama demokrasi. Jangan ada jarak antara pemimpin dan warganya,” pungkas Adi Prayitno.***