Bisnisbandung.com - Kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250% di Kabupaten Pati, Jawa Tengah memicu gelombang protes dari warga.
Penolakan Pajak ini ramai dibicarakan publik hingga jadi perhatian nasional.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai ada tiga faktor utama yang membuat warga bereaksi keras terhadap kebijakan Bupati Pati tersebut.
1. Kenaikan PBB Dinilai Terlalu Tinggi
Adi Prayitno menjelaskan kenaikan PBB hingga lebih dari dua kali lipat sangat memberatkan masyarakat.
Terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya.
“Wajar kalau kemudian warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menolak. Kenaikan sebesar itu jelas bikin beban warga makin berat,” ujar Adi Prayitno dalam youtubenya.
Baca Juga: Celios Laporkan Ke PBB, Ada Anomali Data Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang Dirilis BPS
2. Komunikasi Politik yang Menantang
Menurut Adi Prayitno pernyataan Bupati Pati yang mempersilakan warga melakukan demonstrasi bahkan hingga puluhan ribu orang dianggap sebagai tantangan terbuka kepada masyarakat.
“Di tengah situasi warga sedang marah, statement seperti itu bisa memancing gelombang protes lebih besar. Komunikasi politik mestinya hati-hati,” katanya.
3. Pembubaran Posko Donasi Aksi
Faktor terakhir kata Adi Prayitno adalah pembubaran posko penggalangan dana aksi demo oleh Satpol PP.
Baca Juga: Data Ekonomi Dinilai Tak Sinkron, CELIOS Khawatir Jadi Alat Narasi Politik