Ia menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada bukti keberadaan cadangan migas di wilayah pulau sengketa tersebut.
Maka menurut JK tidak perlu buru-buru mengklaim atau mengusulkan model pengelolaan bersama.
Sebelumnya empat pulau yang menjadi sengketa antara Sumatera Utara dan Aceh adalah Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang.
Baca Juga: Publik Puas, Penegakan Hukum di Pemerintahan Prabowo Dinilai Sangat Agresif
Sengketa ini mencuat usai penetapan kode wilayah administrasi oleh Kementerian Dalam Negeri yang dianggap lebih berpihak ke Sumatera Utara.
Polemik ini pun menjadi perhatian nasional karena berkaitan dengan batas wilayah, potensi ekonomi, serta relasi antara pemerintah pusat dan daerah. ***