JK Bantah Ada Pulau Sengketa yang Dikelola Bersama, Ini Penjelasannya

Bisnisbandung.com - Usulan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution soal pengelolaan bersama empat pulau sengketa dengan Provinsi Aceh mendapat tanggapan tegas dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK).

Menurut JK secara prinsip tidak ada wilayah yang dikelola bersama oleh dua daerah otonom.

Bobby sebelumnya mengusulkan agar empat pulau sengketa di perbatasan Sumut-Aceh yang memiliki potensi sumber daya alam termasuk migas bisa dikelola secara bersama demi kepentingan kedua daerah.

Baca Juga: Nama Pemain Belum Dibocorkan, Ginanti Rona Sutradarai Proyek Film Horor Religi 'Qorin 2'

Namun JK justru mempertanyakan keabsahan dan efektivitas dari gagasan tersebut.

Dikutip dari youtube kompas, JK menjelaskan "Setahu saya tidak ada pulau atau daerah yang dikelola bersama. Nggak ada."

"Siapa nanti jadi bupatinya? Masa dua bupati? Pajaknya ke mana?" kata JK.

JK juga menekankan bahwa polemik ini bukan semata-mata soal administrasi tetapi juga menyangkut harga diri rakyat Aceh.

Menurutnya empat pulau yang disengketakan tersebut merupakan bagian dari wilayah Aceh berdasarkan sejarah dan Undang-Undang.

Baca Juga: Warga Hingga Elite Aceh Kompak Tolak Serah Pulau ke Sumut, Isu Migas dan Oligarki Mencuat

"Itu pulaunya kecil tapi bagi Aceh itu soal harga diri. Kenapa diambil? Ini juga masalah kepercayaan ke pemerintah pusat," tegasnya.

JK menyarankan agar persoalan ini diselesaikan dengan baik melalui jalur hukum dan dialog antar pihak tanpa menimbulkan konflik horizontal atau gesekan antar daerah.

JK mengatakan "Saya kira ini harus diselesaikan sebaik-baiknya demi kebaikan bersama."

"Jangan sampai ini jadi pemicu ketegangan. Apalagi di sana tidak ada sumber daya penting seperti minyak," kata JK.

Baca Juga: 1.800+ Mahasiswa Se-Indonesia Berkompetisi Menghadirkan Solusi Inovatif untuk Masa Depan Bangsa