Bisnisbandung.com - Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Daulay, menyatakan bahwa kegiatan pertambangan di Raja Ampat memang menunjukkan indikasi kerusakan lingkungan yang nyata.
Hal ini disampaikan usai kunjungan kerja Komisi VII ke wilayah tersebut beberapa hari lalu.
Namun, DPR masih menunggu hasil evaluasi menyeluruh dari pemerintah sebelum mengambil langkah atau rekomendasi lanjutan.
“Jadi kita beri kesempatan kepada pemerintah dulu untuk melakukan evaluasi, dan saya yakin Pak Bahlil itu putra asli Papua,” ucapnya dilansir dari youtube Kompas TV.
Baca Juga: Ingin Beli TV Baru? Cari Tahu Perbandingan Smart TV vs Android TV Terlebih Dahulu!
Menurut Saleh, kunjungan ke Raja Ampat yang dilakukan saat masa reses menjadi bukti bahwa persoalan lingkungan akibat tambang nikel di wilayah tersebut sudah menjadi perhatian DPR.
Ia menyebut bahwa pembahasan terkait dampak tambang masih berlangsung secara aktif di internal Komisi VII, termasuk diskusi tentang ekosistem yang terdampak dan potensi rusaknya citra Raja Ampat sebagai destinasi wisata dunia.
Pandangan tersebut mencerminkan adanya pengakuan bahwa kerusakan akibat aktivitas tambang tidak lagi bersifat potensial, tetapi sudah dapat diamati.
Baca Juga: Naik Skateboard ke Sekolah, 3 Bocah Hebat Depok Ini Bikin Dedi Mulyadi Terharu
Informasi yang dihimpun DPR melalui anggota dewan dari daerah pemilihan Papua Barat Daya juga memperkuat temuan bahwa dampak lingkungan memang sudah terjadi.
Namun demikian, DPR belum menyatakan posisi resmi apakah akan mendorong penghentian permanen terhadap izin tambang yang ada.
Menurut Saleh, langkah pemerintah yang menghentikan sementara operasi tambang dinilai sebagai ruang evaluasi, yang harus digunakan untuk menilai apakah kegiatan tersebut benar-benar merusak lingkungan dan berdampak negatif terhadap masyarakat serta pariwisata.
“Sampai hari ini di grup Komisi 7 DPR itu masih berbicara, katakanlah persoalan-persoalan yang mengiringi persoalan tambang, danhal-hal yang bisa ditimbulkan, terutama kerusakan-kerusakan ekosistem dan juga lingkungan yang ada di sana,” terangnya.
Baca Juga: Rakyat Nganggur, Elit Malah Rangkap Jabatan? Ini Sindiran Tajam Pengamat Politik