Bisnisbandung.com - Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, menyuarakan keprihatinan terhadap dominasi kepentingan pengusaha dalam pembentukan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia.
Pernyataannya muncul di tengah meningkatnya angka pengangguran yang mencapai 7,28 juta jiwa per Mei 2025.
Immanuel menilai bahwa selama ini, regulasi yang mengatur dunia kerja lebih sering mencerminkan kepentingan pelaku usaha daripada perlindungan terhadap pekerja.
“Karena selama ini, wajah negara diisi oleh para pengusaha. Ya, akhirnya mereka bikin regulasi sesuai keinginan mereka,” lugasnya dilansir Bisnis Bandung dari youtube tvOneNews.
Baca Juga: “Sibuk Bantah dan Klarifikasi” Jhon Sitorus Menilai Budi Arie Sedang Panik
Ia mengungkap bahwa wajah negara kerap diisi oleh para pengusaha, yang kemudian menyusun aturan sesuai kepentingan mereka sendiri.
Dalam pandangannya, kondisi tersebut membuat negara kehilangan peran sebagai pengatur dan pelindung yang adil dalam hubungan industrial.
Lebih lanjut, ia juga menyinggung bahwa sikap permisif birokrasi terhadap praktik suap atau “uang pelicin” menjadi faktor yang melemahkan integritas negara dalam menghadapi tekanan dari kelompok usaha besar.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Dibuat Marah Hingga Memaki, Gara-Gara Aksi Protes Penolakan Penjualan Persikas
“Wajah negara itu sangat koruptif. Jadi mereka melihat, negara atau birokrat, ketika ada persoalan: kasih duit aja. Sudah. Kasih duit, sogok-sogok,” ungkapnya.
Menurutnya, banyak kebijakan berjalan karena adanya intervensi uang, bukan karena kepentingan rakyat atau keadilan sosial.
Di era pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, Immanuel menegaskan bahwa pendekatan semacam itu tidak boleh lagi diteruskan.
Ia menekankan perlunya reformasi menyeluruh dalam sistem perizinan, pengawasan, dan pembentukan regulasi agar tidak lagi tunduk pada kepentingan elite ekonomi.
Baca Juga: Pernyataan Prabowo Soal Israel Dinilai Kontroversial, MUI Tegaskan Sikap Tegas Anti Penjajahan