bisnisbandung.com - Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menjadi sorotan publik. Meski secara konstitusional Gibran telah sah menjabat, perdebatan mengenai proses pencalonannya serta aspek etika dalam demokrasi tetap menjadi topik yang memicu polemik.
Dalam konteks ini, Presiden Prabowo Subianto dinilai tengah berupaya menetralkan suasana politik yang memanas.
Pengamat Yunarto Wijaya menilai bahwa langkah Presiden Prabowo dalam merespons usulan pemakzulan Gibran tidak mengarah pada dukungan langsung maupun penolakan tegas.
Baca Juga: Hukum Alam Sedang Seruduk Gibran, Aktivis: Kursinya Panas!
Sebaliknya, pendekatan yang diambil Prabowo terlihat hati-hati dan bertujuan menjaga keseimbangan komunikasi politik dengan berbagai kelompok, termasuk para purnawirawan TNI dan elemen masyarakat sipil.
“Kalau saya sih coba menangkap secara komunikasi, yang dilakukan oleh Pak Prabowo kemarin memang sebuah bahasa komunikasi yang berhati-hati,” terangnya dilansir Bisnis Bandung dari youtube Kompas TV, Kamis (8/5).
Kehadiran tokoh-tokoh senior seperti Try Sutrisno dalam acara resmi juga dibaca sebagai sinyal bahwa Prabowo menghargai masukan dari berbagai pihak.
Namun, posisi presiden secara konstitusional memang tidak memberikan kewenangan langsung untuk memproses usulan pemakzulan wakil presiden, yang menjadi kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Yunarto juga menyoroti pentingnya menilai setiap usulan secara objektif, bukan berdasarkan siapa yang mengajukan.
Menurutnya, dalam demokrasi, setiap warga negara berhak menyuarakan pandangannya, terlepas dari latar belakang politik atau hasil pemilu.
Penilaian harus berbasis pada konstitusionalitas dan argumentasi hukum, bukan sentimen personal atau kepentingan partisan.
Baca Juga: Heboh! Kantor Polisi Nggak Bisa Direview di Google Maps, Netizen: Aturan Baru atau Takut Dikritik?
Meski demikian, akar permasalahan dari kegaduhan politik saat ini dinilai berasal dari kontroversi di masa lalu, terutama soal pencalonan Gibran sebagai cawapres.