bisnisbandung.com - Revisi Undang-Undang TNI yang disahkan oleh DPR RI pada 20 Maret 2025 menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk Amien Rais.
Tokoh politik yang dikenal sebagai salah satu penggerak reformasi ini menyoroti dampak revisi tersebut terhadap masa depan demokrasi di Indonesia.
Menurut Amien Rais, pengesahan revisi UU TNI berpotensi melemahkan prinsip supremasi sipil yang menjadi salah satu pilar utama demokrasi.
Amien Rais melihat bahwa dengan revisi ini, Indonesia tengah mengalami fenomena democratic backsliding atau kemunduran demokrasi.
Baca Juga: Teror Kepala Babi, Rocky Gerung: Bukti Gagal Berargumentasi dan Pengecut Banget!
“Sesungguhnya, dengan disahkannya revisi Undang-Undang TNI oleh DPR RI, kita telah mengalami democratic backsliding atau democratic regression, yakni kemerosotan demokrasi Indonesia makin menukik ke bawah,” terangnya di akun youtube pribadinya.
Demokrasi yang sebelumnya sudah berada dalam kondisi rapuh dinilai akan semakin terpuruk dengan aturan baru yang, menurutnya, memberi peluang lebih besar bagi TNI untuk masuk ke ranah sipil.
“Demokrasi kita yang sudah rapuh menjadi makin rapuh lagi dan menambah kegelapan Indonesia yang sudah cukup gelap,” tegasnya.
Hal ini berpotensi mengaburkan batas antara militer dan politik, sesuatu yang pernah diperbaiki saat reformasi ABRI pasca-1998.
Baca Juga: Jokowi Murka! Adi Prayitno: Kesabaran Jokowi Ada Batasnya, Terlalu Sering Dituding PDIP
Salah satu poin penting yang disoroti oleh Amien Rais adalah kekhawatiran bahwa revisi ini dapat membuka ruang bagi TNI aktif untuk kembali terlibat dalam politik praktis.
Padahal, reformasi TNI pada masa lalu telah menetapkan bahwa militer harus bersikap netral dan tidak mencampuri urusan politik sipil.
Dalam pandangannya, Amien Rais mengingatkan bahwa TNI merupakan institusi yang unik dan kuat karena memiliki senjata, personel andal, kemampuan intelijen, dan semangat esprit de corps yang solid.
Baca Juga: Baru Hitungan Jam Dilantik, Bupati Jeneponto Paris Yasir Ngamuk di Jalan!