Bisnisbandung.com - Pengesahan revisi Undang-Undang (RUU) TNI oleh DPR RI secara aklamasi menuai reaksi keras dari berbagai kalangan.
Akademisi, mahasiswa, hingga kelompok civil society menyuarakan penolakan.
Pengamat politik Rocky Gerung menilai langkah DPR ini menunjukkan adanya jarak yang semakin jauh antara pemerintah dan rakyat.
Baca Juga: Abuse of Power atau Respons Psikologis? Soal Kasus Penembakan oleh Oknum TNI
Namun suara publik tersebut tak cukup menggoyahkan parlemen.
Dikutip dari youtubenya, Rocky Gerung menjelaskan “Penolakan di mana-mana tapi RUU TNI tetap disahkan.”
“Pemerintah dan wakil rakyat sudah lupa sama rakyat,” kata Rocky Gerung.
Rocky Gerung menyoroti bagaimana seluruh fraksi termasuk yang selama ini disebut oposisi justru sepakat mengesahkan revisi UU TNI.
Bahkan PDIP yang selama ini punya citra berseberangan dengan pemerintah disebut Rocky Gerung justru menjadi juru bicara pengesahan tersebut.
Baca Juga: Menyoal Peran Komando dalam Insiden Way Kanan, Selamat Ginting: Benarkah Atasan Tidak Tahu?
Sementara di luar gedung DPR gelombang penolakan datang dari mahasiswa, dosen, aktivis, hingga peneliti.
Mereka khawatir kembalinya tentara di jabatan sipil akan membawa Indonesia ke masa kelam Orde Baru.
“Argumen pemerintah soal penempatan personel militer di lembaga sipil tak cukup kuat. Apakah ada keadaan darurat perang? Kalau tidak kenapa harus melibatkan tentara di ranah sipil?” sindir Rocky Gerung.
Rocky Gerung menegaskan inti dari demokrasi adalah supremasi nilai-nilai sipil (supremacy of civilian values).
Baca Juga: Alarm Tumbangnya Industri Padat Karya Nasional, Gelombang PHK di Awal Tahun 2025