Pasalnya kementerian dan lembaga yang tidak terkena pemangkasan justru berada di sektor pertahanan, keamanan, dan hukum, sementara sektor layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan mitigasi bencana lebih terdampak.
"Pilihan pos mana yang dipangkas dan mana yang tidak ini tentu rawan kritik. Pemangkasan seharusnya didasarkan pada prioritas kebutuhan rakyat, bukan sekadar kalkulasi politik," ujar Ganjar.
Ganjar mengusulkan beberapa langkah konkret agar efisiensi anggaran benar-benar berdampak positif bagi rakyat.
Baca Juga: Feri Amsari: Mumpung Masih Hidup, Adili Segera Jokowi Kasusnya Terpampang di Depan Mata
"Kita harus hati-hati. Jika pemangkasan anggaran menekan rakyat kecil tetapi melindungi kepentingan elit, ini bukan efisiensi, melainkan redistribusi kekuasaan dan kepentingan," tegas Ganjar.
Ia pun mengajak masyarakat untuk tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang berdampak luas.
"Kita semua mencintai negeri ini. Pemotongan anggaran seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan rakyat bukan hanya kepentingan politik segelintir orang," tutup Ganjar.***