Efisiensi atau Kepentingan Politik? Ganjar Soroti Pemangkasan Anggaran

Bisnisbandung.com - Wacana pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah belakangan ini menuai berbagai reaksi.

Ganjar Pranowo menilai kebijakan efisiensi ini semestinya tidak hanya sekadar memangkas anggaran tetapi juga merampingkan birokrasi yang dinilai terlalu gemuk.

Ganjar menyatakan bahwa kebijakan pemangkasan anggaran bisa diterima jika tujuannya untuk menghemat belanja negara dan mencegah pemborosan.

Baca Juga: Presiden Prabowo Ingin Penghematan Anggaran Negara Diarahkan Untuk Investasi ke Industri yang Ciptakan Lapangan Kerja

Namun ia menyoroti pemangkasan yang dilakukan pemerintah kali ini terasa drastis dan berisiko menurunkan kualitas layanan publik.

"Saya sangat mendukung efisiensi jika memang tujuannya jelas. Tetapi pemangkasan ini jangan sampai malah mengganggu layanan vital bagi masyarakat," ujar Ganjar dalam youtubenya.

Salah satu contoh yang ia angkat adalah pemangkasan anggaran BMKG sebesar hampir 50%.

Meski BMKG memastikan operasional tetap berjalan pemangkasan ini dikhawatirkan akan menghambat pemeliharaan alat penyebaran informasi ke daerah terpencil serta pengembangan riset yang berdampak jangka panjang.

Baca Juga: “Odyssey : A Voyage to a Hidden Treasure” Sebuah Perhelatan Orkestra Persembahan dari Bina Bangsa School (BBS) Bandung

Ganjar juga menyoroti bahwa kebijakan efisiensi ini bertolak belakang dengan keputusan pemerintah sebelumnya yang justru menambah jumlah menteri dan wakil menteri.

Menurutnya langkah ini menunjukkan adanya kontradiksi dalam kebijakan pemerintah.

"Empat bulan lalu kabinet dibentuk dengan jumlah menteri yang lebih banyak termasuk pejabat setingkat menteri. Ini jelas bertentangan dengan prinsip efisiensi yang sedang dikampanyekan," katanya.

Ia menegaskan bahwa jika pemerintah benar-benar ingin efisiensi seharusnya dilakukan perampingan birokrasi dengan menghapus lembaga-lembaga yang memiliki fungsi tumpang tindih bukan menambah pos-pos baru.

Ganjar juga menilai bahwa kebijakan pemangkasan ini lebih bersifat politis ketimbang murni untuk efisiensi.

Baca Juga: Sejalan Dengan Gubernur Dedi Mulyadi, ICMI Siap Kolaborasi Mewujudkan Visi Jabar Istimewa