Pasalnya kementerian dan lembaga yang tidak terkena pemangkasan justru berada di sektor pertahanan, keamanan, dan hukum, sementara sektor layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan mitigasi bencana lebih terdampak.
"Pilihan pos mana yang dipangkas dan mana yang tidak ini tentu rawan kritik. Pemangkasan seharusnya didasarkan pada prioritas kebutuhan rakyat, bukan sekadar kalkulasi politik," ujar Ganjar.
Ganjar mengusulkan beberapa langkah konkret agar efisiensi anggaran benar-benar berdampak positif bagi rakyat.
Baca Juga: Feri Amsari: Mumpung Masih Hidup, Adili Segera Jokowi Kasusnya Terpampang di Depan Mata
"Kita harus hati-hati. Jika pemangkasan anggaran menekan rakyat kecil tetapi melindungi kepentingan elit, ini bukan efisiensi, melainkan redistribusi kekuasaan dan kepentingan," tegas Ganjar.
Ia pun mengajak masyarakat untuk tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang berdampak luas.
"Kita semua mencintai negeri ini. Pemotongan anggaran seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan rakyat bukan hanya kepentingan politik segelintir orang," tutup Ganjar.***
Artikel Terkait
Manuver Jokowi Gagal? Rocky Gerung: 55 Kepala Daerah PDIP Tetap Setia ke Megawati
Tanpa Lawan! AHY Terpilih Aklamasi Jadi Ketua Umum Demokrat, Siap Hadapi Pemilu 2029
Singgung Abuse of Power, SBY Tegaskan Demokrat Harus Junjung Etika
Langgar Larangan Study Tour, Dedi Mulyadi: 133 Kepsek SMA/SMK di Jawa Barat Bakal Kena Sanksi
Longsor di Garut Renggut Nyawa Ayah 3 Anak, Dedi Mulyadi: Sekolah & Rumah Akan Kami Urus!
Saat Retreat Staf Dedi Mulyadi Bertemu Sosok Kontroversial AAP yang Pencuri Pisang