Pasalnya negara yang bergantung pada energi impor akan memiliki kekuasaan yang terbatas dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi.
Dalam skenario terburuk Indonesia bisa kehilangan kontrol atas kebijakan energi dalam negeri tergantung pada kebijakan dan peran negara pengimpor energi.
"Skenario ini bukan untuk menakut-nakuti, namun untuk mengingatkan kita semua agar mulai mengkritisi kebijakan pemerintah. Kita perlu berinvestasi dalam energi terbarukan dan merancang strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil," tegasnya.
Baca Juga: Indonesia Masih Bengong Coretax, Chandra Putra Negara Ungkap Kecanggihan DeepSeek
Saat ini sektor energi Indonesia sedang menghadapi tantangan besar untuk mengalihkan penggunaan energi dari fosil ke sumber yang lebih ramah lingkungan.
Meski target pemerintah untuk mencapai 23% energi terbarukan pada tahun 2023 tidak tercapai, perjuangan untuk beralih ke energi bersih harus segera dimulai.
Jika tidak Indonesia bisa terjebak dalam ketergantungan yang tak dapat dipulihkan terhadap negara-negara penghasil energi dan dampaknya akan terasa dalam jangka panjang.
Guru Gembul menegaskan bahwa Indonesia harus mulai mengembangkan kebijakan energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Baca Juga: Kisruh Kebijakan Gas 3 kg, PDIP: Bahlil ini Tunduk pada Siapa, Raja Jawa?
Hal ini sangat penting agar Indonesia tidak menjadi negara yang terjebak dalam ketergantungan energi impor yang berbahaya bagi stabilitas nasional.
Ketergantungan ini tidak hanya akan memengaruhi kebijakan dalam negeri tetapi juga dapat membawa Indonesia ke dalam ketidakpastian politik dan ekonomi.
"Jika Indonesia ingin tetap berdaulat, kita harus bergerak menuju energi terbarukan mengurangi ketergantungan pada batu bara dan memanfaatkan potensi energi matahari, angin, dan sumber daya lainnya yang ramah lingkungan," tutup Guru Gembul.***