Bisnisbandung.com - Dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto muncul pertanyaan besar dari publik, Apakah Prabowo tetap berpihak kepada rakyat atau memilih mendukung oligarki dan kepentingan dinasti politik?.
Pengamat politik Said Didu menyoroti isu ini dengan tajam khususnya terkait polemik pagar laut dan keterlibatan pemerintah dalam isu reklamasi di PIK 2.
Dalam video YouTubenya, Said Didu menyatakan bahwa Prabowo berada di titik krusial.
"Rakyat masih sangat berharap Prabowo kembali ke aslinya dan lepas dari cengkeraman oligarki dan dinasti Solo," ujar Said Didu.
Said Didu mengacu pada dugaan kuatnya pengaruh oligarki dalam kebijakan pemerintah saat ini.
Said Didu menyoroti peran menteri-menteri kabinet yang diduga memiliki hubungan erat dengan oligarki dan dinasti Jokowi.
Salah satu contohnya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menurutnya menunjukkan sikap plin-plan terkait kasus pagar laut di PIK 2.
Baca Juga: Sobary Geram dengan Para Penjilat Jokowi: Membabi Buta Membela
Kasus pagar laut di PIK 2 menjadi sorotan utama.
Said Didu menjelaskan bahwa pada 8 Januari Menteri KKP berani menyatakan adanya pelanggaran namun hanya sehari kemudian pernyataannya berubah usai rapat dengan DPR.
"Ini menunjukkan ada tekanan keras dari oligarki untuk melindungi kepentingan mereka," tambahnya.
Ia juga menuding adanya persekongkolan antara pejabat, pengembang, dan kepala desa dalam menerbitkan girik palsu untuk mengklaim laut dan pantai sebagai milik pribadi.
"Mereka menjual laut kita! Ini perampokan aset negara yang sangat keterlaluan," tegas Said Didu.
Baca Juga: Santer Kabar Jokowi Touring Start, Rocky Gerung: Terlihat Sedang Membutuhkan Sensasi