“Kalau mereka benar-benar belanja masalah saat kampanye kok masih ada kasus seperti ini? Ini pertanyaan besar. Mereka peduli saat kampanye saja setelah itu lupa,” kritik Adi Prayitno.
Adi Prayitno mengingatkan bahwa pendidikan adalah kunci untuk menciptakan SDM unggul menuju visi Indonesia Emas 2045.
“Negara besar mana pun menjadikan pendidikan sebagai prioritas. Kalau urusan SPP anak SD saja tidak bisa diatasi bagaimana kita mau bicara soal keluar dari jebakan pendapatan menengah?” katanya.
Baca Juga: Eep Saefulloh Soroti Nasib dari Partai Kecil, Dampak Putusan MK Hapus Presidential Threshold
Ia menegaskan pentingnya pemerintah pusat, daerah, hingga pemangku kepentingan lainnya memastikan tidak ada lagi anak-anak yang kehilangan hak pendidikan hanya karena alasan ekonomi.
Kasus ini bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga cerminan bagaimana kita sebagai bangsa memperlakukan rakyat kecil.
Jika pendidikan saja masih sulit diakses maka slogan “Indonesia kaya raya” patut dipertanyakan.
“Jangan sampai buku Orang Miskin Dilarang Sekolah tetap relevan sampai kapan pun. Ini tugas kita bersama. Jangan ada lagi anak-anak yang diperlakukan tidak adil hanya karena tak mampu bayar SPP,” pungkas Adi Prayitno.***