Miris! Nunggak SPP Anak SD Dihukum Belajar di Lantai, Adi Prayitno: Mana Janji Politik?

Bisnisbandung.com - Sebuah kisah memilukan datang dari Kota Medan, Seorang siswa SD harus rela belajar di lantai hanya karena menunggak pembayaran SPP selama tiga bulan.

Kasus ini mencuat di tengah ramainya janji-janji politik dari elit yang kerap mengklaim akan memperjuangkan nasib rakyat kecil.

Pengamat politik Adi Prayitno dalam youtubenya menyoroti ironi ini sebagai cerminan betapa janji-janji politik selama ini sering kali hanya menjadi retorika manis untuk mendulang suara.

Baca Juga: Trailer Film Memijak Jiwa: Sebuah Refleksi tentang Keseimbangan Alam dan Kehidupan Modern di Bali

“Setiap kampanye politisi ramai-ramai bicara soal keberpihakan kepada rakyat kecil menjamin pendidikan gratis bahkan memerangi buta huruf. Tapi kenyataannya? Anak SD nunggak SPP tiga bulan saja diperlakukan tidak adil seperti ini,” ujar Adi Prayitno.

Dalam pandangan Adi Prayitno pendidikan di Indonesia masih belum ramah bagi kelompok miskin.

Adi Prayitno bahkan mengutip buku Orang Miskin Dilarang Sekolah karya Eko Prasetyo yang menggambarkan bagaimana sulitnya akses pendidikan bagi rakyat kecil.

“Di negara ini menjadi miskin itu seperti dosa besar. Tidak hanya dilarang sakit karena mahalnya biaya kesehatan tetapi juga dilarang sekolah,” tegas Adi Prayitno.

Baca Juga: Menarik! Bahasa Sunda dan Jawa Bercampur di Kota Banjar, Bagaimana Jadinya?

Meski pemerintah mengklaim sudah banyak kebijakan pendidikan gratis kasus di Medan ini menunjukkan masih ada celah besar dalam implementasi kebijakan tersebut.

“Bukan soal berapa banyak kasus seperti ini terjadi tapi satu saja sudah cukup untuk melukai rasa keadilan kita,” lanjut Adi Prayitno.

Ironisnya kejadian ini terjadi di tengah masifnya kampanye politik.

Para kandidat mulai dari calon presiden hingga bupati dan wali kota kerap menjanjikan keberpihakan kepada kelompok miskin.

Namun ketika terpilih janji-janji itu sering kali menguap begitu saja.

Baca Juga: Refly Harun: Jangan Kaget Ya Wapres Nantinya Puan Maharani, Bukan Lagi Gibran