Jangan Sampai Rakyat Terus Frustrasi, Rocky Gerung Desak Evaluasi Kabinet Prabowo

Bisnisbandung.com - Akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung kembali melontarkan kritik tajam terkait pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dikutip dari youtube Kemendagri, Rocky Gerung menyoroti ketidakselarasan di dalam kabinet serta dinamika politik yang penuh intrik dan ketidakpastian.

Menurut Rocky Gerung pemerintah saat ini berada dalam situasi yang membuat publik frustrasi.

Baca Juga: Menarik! Bahasa Sunda dan Jawa Bercampur di Kota Banjar, Bagaimana Jadinya?

"Hari-hari ini kita dalam suasana frustrasi melihat perkembangan politik yang masih penuh gejala intip-mengintip antar partai, sikut-menyikut antar tokoh, dan ketidakonsistenan di dalam kabinet," ujarnya.

Rocky Gerung juga menyinggung target ambisius pemerintah seperti pertumbuhan ekonomi 8 persen yang menurutnya sulit dicapai tanpa menimbulkan masalah baru.

"Menuju 8 persen pertumbuhan ekonomi artinya akan ada lebih banyak pabrik yang dibangun, lebih banyak lahan yang dikorbankan untuk food estate, dan lebih banyak karbon yang dihasilkan. Ini adalah pilihan-pilihan sulit," tegas Rocky Gerung.

Meski mengkritik Rocky Gerung mengingatkan pentingnya memberi waktu bagi Prabowo untuk membuktikan kinerjanya dalam 100 hari pertama.

Ia mengajak publik untuk tetap optimis dan memprioritaskan keberlanjutan republik.

Baca Juga: Refly Harun: Jangan Kaget Ya Wapres Nantinya Puan Maharani, Bukan Lagi Gibran

"Kita harus merawat republik ini. Republik itu dimulai dari desa. Kepala desa bahkan lebih penting dari kepala negara dalam memastikan kebaikan bersama terwujud," katanya.

Rocky Gerung juga mengkritik kecenderungan masyarakat yang terlalu bergantung pada pemerintah pusat.

"Pertanyaan 'pemerintah mau bantu apa' justru membuat kita pasif. Harusnya kita mengucapkan sesuatu dan menjadikannya peristiwa yang memungkinkan kita berharap," ujar Rocky Gerung.

Rocky Gerung menyoroti pentingnya desa dalam menjaga harapan hidup berbangsa.

Baca Juga: Eep Saefulloh Soroti Nasib dari Partai Kecil, Dampak Putusan MK Hapus Presidential Threshold