Menurut Adi Prayitno perubahan sikap politik PDIP ini juga merupakan bagian dari transformasi yang sedang terjadi di dalam tubuh partai tersebut.
Dulu PDIP dikenal dengan sikap kerasnya terhadap pemerintah.
Namun kini dengan pemilih yang mayoritas terdiri dari generasi muda yang tidak tertarik dengan politik penuh konfrontasi PDIP lebih memilih pendekatan yang lebih hati-hati.
Dalam situasi ini PDIP berusaha untuk mengakomodasi kedua pihak agar tetap relevan dan mendapatkan dukungan yang luas.
Baca Juga: Tessa Mahardhika Tolak Bahas Unsur Politik di Kasus Hasto: KPK Tidak Ingin Ini Berlarut-Larut
Namun meskipun PDIP tidak memiliki kader di kabinet mereka tetap memiliki pengaruh besar di parlemen.
"PDIP menguasai posisi-posisi penting di legislatif. Mereka tetap bisa mengontrol jalannya pemerintahan meski tidak ada kader mereka yang menjadi menteri," lanjut Adi Prayitno.
Adi Prayitno mengingatkan bahwa dengan PDIP yang kini memilih untuk bergabung dengan pemerintah maka oposisi di Indonesia akan semakin terancam kehilangan perannya.
Tidak ada lagi partai besar yang bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah dan ini akan mengurangi fungsi check and balances yang seharusnya ada dalam sistem demokrasi.
Baca Juga: Budayawan Mohamad Sobary Sebut Mulyono Kehilangan Kiblat Semenjak Dipecat PDIP
“Jika PDIP memilih untuk mendukung kebijakan pemerintah maka oposisi akan semakin lemah. Ini berbahaya bagi demokrasi kita karena tanpa adanya oposisi yang kuat pemerintah akan lebih sulit dikontrol,” tegas Adi Prayitno.
Namun Adi Prayitno juga menyoroti dinamika koalisi dalam sistem politik presidensial Indonesia yang sangat bergantung pada banyak partai.
Dalam sistem multipartai seperti ini koalisi seringkali tidak permanen dan bisa berubah kapan saja.
Partai-partai yang awalnya mendukung pemerintah sering kali berbalik menjadi oposisi jika kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan harapan publik.
Baca Juga: Nama Unik Orang Indramayu Berdasarkan Hari Lahirnya, Masih Kerap Dipakai Hingga Kini