Ia menyebut bahwa kesimpulan untuk mengembalikan Pilkada ke DPRD diambil tanpa melalui evaluasi mendalam dan maksimal.
Langkah ini tidak mencerminkan prinsip pengambilan keputusan berbasis bukti yang seharusnya dilakukan dalam sebuah pemerintahan.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga merujuk pada sistem pemerintahan di negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan India sebagai contoh.
Namun, Feri Amsari menjelaskan bahwa referensi tersebut tidak relevan dengan konteks sistem presidensial di Indonesia.
Sistem di negara-negara tersebut adalah parlementer atau campuran, yang berbeda secara fundamental dengan sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia.***
Baca Juga: Respon Adi Prayitno Terkait Penetapan Hasto sebagai Tersangka, Politisasi atau Murni Hukum?