Feri Amsari Sebut Presiden Prabowo Tidak Paham Konteks Konstitusional

bisnisbandung.com - Feri Amsari, seorang pakar hukum tata negara, menyampaikan kritik tajam terhadap pidato Presiden Prabowo terkait wacana Pilkada dipilih oleh DPRD demi menghemat anggaran negara.

Ia mengungkapkan beberapa pernyataan Presiden menunjukkan kurangnya pemahaman mendalam terhadap konteks konstitusional di Indonesia.

“Pidato itu menurut saya menunjukkan Pak Prabowo tidak paham konteks konstitusional kita atau, setidak-tidaknya, pembantunya tidak mengerti,” lugasnya dilansir dari youtube Official Inews.

Baca Juga: Babak Baru Konflik PDIP vs Jokowi, Ikrar Nusa Bhakti: Banteng Bermoncong Putih Tak Akan Diam

Feri Amsari menyoroti pernyataan Presiden Prabowo yang mengaitkan tingginya biaya politik dalam Pilkada dengan hak pilih rakyat.

Ia menegaskan bahwa tingginya biaya politik lebih disebabkan oleh perilaku peserta dan penyelenggara Pilkada, bukan oleh rakyat sebagai pemilih.

“Coba disimak satu-satu. Peserta punya ambisi luar biasa untuk membeli seluruh perahu sehingga ada sekitar 37 daerah yang memiliki calon tunggal. Apakah membeli seluruh perahu itu murah atau mahal?” ucapnya.

“Lalu, karena mereka mengeluarkan ongkos mahar untuk bisa menjadi calon tunggal, yang dihukum siapa? Rakyat? Hak pilihnya dicabut? Adil enggak itu?” sambungnya.

Baca Juga: Jokowi dan PDIP Saling Bongkar, Henri Subiakto: Memperlihatkan Kebusukan di Antara Kedua Pihak

 Ambisi peserta untuk menjadi calon tunggal dengan "membeli" dukungan partai politik disebut sebagai salah satu penyebab utama.

Selain itu, ia mengkritik anggapan bahwa solusi dari masalah ini adalah mencabut hak pilih rakyat dengan mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD.

Menurutnya, langkah tersebut tidak adil karena justru menghilangkan satu-satunya kesempatan rakyat untuk memiliki bargaining power dalam sistem demokrasi, yaitu hak pilih setiap lima tahun.

Feri Amsari juga menilai pendekatan Presiden Prabowo dalam mengevaluasi sistem Pilkada tidak berdasarkan kajian ilmiah yang komprehensif.

Baca Juga: PDIP di Bawah Tekanan, Qodari: Megawati Terjepit di Antara Manuver Prabowo dan Jokowi