bisnisbandung.com - Pemerintah mendapat sorotan tajam terkait pengelolaan anggaran stunting yang dinilai tidak efektif.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa pola pikir birokrat yang cenderung koruptif menjadi salah satu penyebab utama.
Dalam pernyataannya, sebagian besar anggaran lebih banyak dimanfaatkan untuk kegiatan internal seperti rapat, studi banding, dan evaluasi, yang sering kali tidak berdampak langsung pada masyarakat.
Salah satu contoh yang disoroti adalah anggaran stunting sebesar Rp10 miliar. Dari jumlah tersebut, hanya Rp2 miliar atau 20% yang benar-benar digunakan untuk membantu masyarakat, terutama ibu hamil dan anak di bawah dua tahun.
Baca Juga: Heboh Video Gibran di Masjid, Hersubeno: Adab Jadi Sorotan Publik
Sisanya, sekitar Rp6 miliar, dihabiskan untuk rapat-rapat koordinasi, penguatan teknis, dan kegiatan lainnya yang dinilai tidak efisien.
Menurut jurnalis senior, Hersubeno Arief, penyalahgunaan anggaran ini mencerminkan praktik korupsi yang sudah mengakar dalam birokrasi.
“Tadi, ketika menyampaikan data-data itu, Pak Mendagri seharusnya jangan sambil senyum. Praktik buruk semacam itu harusnya disikat habis, Pak Menteri! Ini sama dengan kejahatan-kejahatan yang dulu, waktu Pak Tito masih jadi Kapolri, disikat semua,” ucapnya dilansir dari youtube Hersubeno Point.
“Pelaku koruptif atau koruptor di kalangan birokrasi itu sesungguhnya jauh lebih buruk, lebih jahat, dan lebih berbahaya ketimbang para maling ayam atau kejahatan lainnya yang hanya memenuhi kebutuhan perut saja,” sambungnya.
Baca Juga: Penyelidikan Kasus Korupsi CSR BI, Perry Warjiyo Akan Diperiksa KPK
Ia bahkan menegaskan bahwa mentalitas seperti ini telah merusak upaya pemberantasan stunting di Indonesia, yang berdampak langsung pada generasi masa depan bangsa.
Lebih lanjut, Hersubeno menyoroti data dari PPATK yang menunjukkan bahwa praktik serupa juga terjadi pada pengelolaan Proyek Strategis Nasional (PSN), di mana hanya 36,8% dana yang digunakan untuk pembangunan.
Sisanya diduga dialihkan untuk kepentingan pribadi dan politik. Hal ini, menurutnya, menjadi salah satu alasan utama lambatnya perbaikan kualitas hidup masyarakat.
Baca Juga: Gubernur BI Perry Warjiyo Buka Suara Usai Kantornya Digeledah KPK