Bisnisbandung.com - Pemecatan Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, Bobby Nasution serta anggota PDI-P lainnya oleh partai berlambang banteng ini terus menjadi perbincangan panas.
Mantan Presiden RI yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu kader andalan partai kini justru didepak dari keanggotaan.
Menurut pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti langkah PDI-P ini didasari oleh pelanggaran berat yang dilakukan Jokowi.
Baca Juga: Ada Upaya Terus-Menerus Melemahkan PDIP, Rocky Gerung: Isu Harun Masiku Diangkat Habis-Habisan
Terutama karena tidak mematuhi keputusan partai dalam mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai capres-cawapres pada Pilpres 2024.
Jokowi dinilai justru memainkan peran ganda dengan mendukung Prabowo Subianto dan mengorbitkan putranya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.
“Pertemuan Jokowi dengan Prabowo dan Ganjar di tepi sawah itu contohnya. Seolah-olah netral tapi publik tahu Jokowi lebih condong ke Prabowo,” ujar Ikrar Nusa Bhakti dalam youtubenya.
Lebih lanjut Jokowi juga dituding mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan aturan batas usia capres-cawapres yang membuka jalan bagi Gibran untuk maju.
Intervensi ini disebut menjadi awal dari kericuhan hukum di Indonesia.
Baca Juga: PDIP Pecat Jokowi dan Keluarga Secara Terbuka, Rocky Gerung: Mega Siap untuk Berseteru
Ikrar Nusa Bhakti menjelaskan selain soal Pilpres PDI-P menyoroti penggunaan dana bantuan sosial (bansos) yang diduga dijadikan alat politik oleh Jokowi.
Menurut laporan internal partai dana tersebut digunakan untuk memengaruhi suara rakyat pada Pemilu 2024.
Jokowi juga dituduh membiarkan praktik korupsi berkembang selama masa pemerintahannya bahkan menggunakan aparat hukum untuk menyandera lawan politik.
Ikrar Nusa Bhakti menyebut pemecatan ini sebagai “karma politik.”