Refly menilai bahwa proses seleksi calon pimpinan KPK kurang memperhatikan aspek integritas, bahkan ia menyayangkan bahwa Prabowo tidak memperjuangkan pengembalian kekuatan KPK seperti yang pernah diupayakan Presiden Jokowi.
Selain itu, Refly juga mengkritik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang dianggapnya melemahkan kewenangan KPK.
Ia menilai bahwa undang-undang ini membatasi ruang gerak pimpinan KPK dalam menetapkan tersangka, sehingga independensi lembaga anti-rasuah ini semakin terganggu.
Refly Harun berpandangan konflik kepentingan antara faksi-faksi internal dalam KPK juga memperburuk keadaan, membuat mereka kesulitan menetapkan tersangka di berbagai kasus besar, bahkan pada wakil menteri.***
Baca Juga: Gibran Kompetitor Terdekat Prabowo, Eep Saefulloh: Dia Seolah Mempersiapkan untuk 2029