Bisnisbandung.com - Rocky Gerung mengungkapkan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi, sedang menghadapi gerakan pembangkangan sipil yang menurutnya semakin jelas terlihat di akhir masa jabatan sang presiden.
Gerakan ini, menurut Rocky Gerung, dipicu oleh berbagai keputusan strategis yang diambil Jokowi, terutama yang berkaitan dengan pemilihan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.
Rocky Gerung melihat desakan masyarakat sipil sebagai reaksi atas upaya Jokowi mempertahankan pengaruhnya dalam institusi-institusi penting, bahkan setelah masa jabatannya berakhir.
“Desakan masyarakat sipil untuk mempersoalkan semua desain politik Pak Jokowi sebelum dilengserkan semakin terang,” ujarnya dilansir dari kanal youtube pribadinya.
Baca Juga: Gibran Tak Hadir di Pelantikan DPR, Rocky Gerung: Pertanda Pembatalan Jabatan Wapres?
“Berita terakhir adalah tuntutan agar hasil pansel KPK, yaitu komisaris-komisioner KPK, tidak diproses di DPR karena dianggap dan memang harus dianggap sebagai perpanjangan masa jabatan dari 4 tahun ke 5 tahun,” lanjut Rocky Gerung.
Salah satu isu utama yang disorot adalah hasil Panitia Seleksi (Pansel) pimpinan KPK, di mana publik menuntut agar hasil tersebut tidak diserahkan ke DPR.
Rocky Gerung menyebut langkah ini sebagai upaya untuk memastikan tokoh-tokoh yang dipilih nantinya akan melindungi kepentingan Jokowi, terutama terkait dugaan kasus korupsi yang melibatkan keluarga mantan presiden tersebut.
Baca Juga: Tajam! Ade Armando Sebut PDIP Telah Mengkhianati Demokrasi: Sangat Tidak Pantas
Tak hanya itu, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperpanjang masa jabatan komisioner KPK dari 4 menjadi 5 tahun juga dinilai oleh Rocky Gerung sebagai bentuk manipulasi hukum.
Ia menegaskan bahwa perpanjangan ini dapat merusak tatanan kelembagaan yang dirancang demi melanggengkan kekuasaan.
Di samping itu, pencalonan Gibran sebagai wakil presiden juga tidak luput dari perhatian Rocky Gerung.
Ia menyoroti gugatan yang diajukan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap keputusan KPU yang meloloskan Gibran.
Baca Juga: Survei atau Propaganda? Refly Harun Pertanyakan Hasil Tinggi Kepuasan Jokowi