Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan FBI untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai kabar dugaan kasus suap SAP kepada pejabat Indonesia.
Baca Juga: Menyedihkan !! PBB : Gaza sudah tidak bisa lagi dihuni imbas serangan Israel-Hamas
Wahyu sebagai Juru Bicara KKP juga mengatakan pihaknya tidak mengetahui tentang kasus suap tersebut.
Sebab, kasus ini kejadiannya tahun 2015-2018 diluar era kepemimpinan Menteri Sakti Wahyu Trenggono.
Namun Wahyu juga mengungkapkan jika memang harus diperiksa, maka pihaknya akan siap menaati proses hukum.
Baca Juga: 5 Tahun Anies Pimpin Jakarta, Apa yang Diungkapkan Ahok?
Sedangkan Kepala Divisi Humas dan SDM BAKTI Kominfo Sudarmanto juga mengatakan pihaknya memang pernah menjalin kontrak dengan SAP.
Kontrak itu terjadi pada tahun 2018 lalu dimana saat itu BP3TI berubah nama menjadi BAKTI Kominfo.
Oleh karena itu untuk memperbaiki tata kelola dan modernisasi proses bisnis, BLU BAKTI menandatangani kontrak dengan SAP.
Baca Juga: PPATK Ungkap Aliran Dana ke Parpol, Mahfud MD Minta Penyelidikan Tanpa Kompromi
Salah satu tujuannya untuk komponen perangkat lunak dan mendapatkan license SAP senilai 12,6 miliar rupiah.
Akan tetapi sampai saat ini proses hukum masih terus berlanjut sehingga KPK belum mengeluarkan pernyataan resmi.
Jika saja perusahaan SAP terbukti bersalah atas dugaan suap, maka KPK siap bekerja sama dengan pihak kepolisian.
Baca Juga: Ancaman Keselamatan di Jalan, Bawaslu Peringatkan Bahaya Alat Peraga Kampanye Sembarangan
Bukan hanya memberikan hukuman berat melainkan bisa memberikan denda besar kepada para pelaku suap.***