Bisnisbandung.com-Anggota Komisi II DPR Aus Hidayat Nur menanggapi tanggapan dua organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah berkaitan dengan konflik lahan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
Menurut dia, jika dua Organisasi masyarakat Islam NU dan Muhammadiyah telah kompak bersuara untuk isu yang sama, karena itu hal itu harus betul-betul mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah.
"Di dunia hadits dikenal istilah ‘muttafaq ‘alaih' jika dua perawi besar Bukhari dan Muslim sampaikan hadits yang sama. Derajat hadits itu juga jadi makin kuat. Karena itu seperti itulah perumpamaan jika NU dan Muhammadiyah sudah bersuara senada mengenai kejadian Rempang," katanya dalam keterangan tertulis (18/9/2023), dikutip dari solopos.
Awalnya, Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla mengatakan jika perampasan tanah masyarakat yang telah diatur oleh masyarakat selama bertahun-tahun, baik lewat proses iqtha' (redistribusi lahan) oleh pemerintahan atau ihya' (pengelolaan lahan), karena itu hukum pengambil alihan tanah itu oleh Pemerintah ialah haram.
Sementara itu, Muhammadiyah keluarkan 8 sikap yang salah satunya minta supaya Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia untuk mengevaluasi dan mencabut proyek Rempang Eco-City sebagai proyek strategis nasional (PSN).
"Karena itu sikap dua Organisasi masyarakat Islam besar di Indonesia itu jadi pemandu masyarakat atas simpang siur informasi mengenai Rempang yang tersebar," ungkapkan Politisi Fraksi PKS ini.
Baca Juga: Lebih Mengenal Lagi Bentuk Tubuh Pear Dan Tips Untuk Menonjolkan Kelebihannya
Aus mengingatkan jika NU dan Muhammadiyah pernah juga ‘muttafaq ‘alaih' menolak perpres Minuman keras pada 2021 lalu yang membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan Perpres itu.
Dianya meminta supaya sekarang Jokowi juga tidak mengambil tanah masyarakat dan adat secara semena-mena dan membatalkan rencana proyek Rempang Eco-City.
"Tindakan aparat yang represif jelas tidak sesuai pancasila. Tidak adil, zalim dan biadab, dan mencelakakan persatuan Indonesia. Investasi ini harus dihentikan untuk jaga kesatuan bangsa," ucapnya.
Adapun, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengeklaim keseluruhan nilai investasi yang hendak diresap dari proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco-City ini mencapai lebih dari Rp300 triliun.
Baca Juga: Bisa Jadi Bukti Kalo Kulit Wajah Kamu Lagi Iritasi Pas Banyak Alami Hal Kek Gini
Di pengembangan tahap awal, investor akan menggulirkan kurang lebih Rp175 triliun.