Raja Juli Didesak Mundur oleh DPR, PSI: Saatnya Menhut Maju Bukan Mundur

Penambahan tiga subjek hukum hingga total tujuh menunjukkan peningkatan penegakan aturan di kawasan yang lama terbebani deforestasi.

PSI menilai keberadaan Gakkum serta koordinasi dengan Polri dalam investigasi kayu ilegal menjadi komponen penting agar pelanggaran besar dan terstruktur tidak lolos dari proses hukum.

Faldo memandang kementerian telah menyampaikan perkembangan kasus secara berkelanjutan, termasuk langkah penyegelan, sanksi, audit izin, dan penertiban.

Namun upaya ini harus didorong hingga tuntas agar tidak berhenti sebagai tindakan administratif. Transparansi dokumen izin dan peta konsesi dianggap penting agar praktik lama yang tidak melibatkan masyarakat adat dan warga lokal tidak kembali terulang.

Baca Juga: Helmy Yahya Soroti Ketimpangan Pertumbuhan di Rebana, Indramayu Butuh Perhatian Khusus

Sorotan publik juga muncul karena pernyataan bahwa kementerian baru aktif bersuara setelah bencana memakan korban ratusan orang.

PSI menilai komitmen menteri untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu harus terus dikawal, mengingat persoalan perizinan dan pembalakan liar telah berlangsung bertahun-tahun.

Investigasi dinilai akan membuka peran aktor-aktor besar yang berada di balik pengelolaan konsesi dan kegiatan pembukaan lahan ilegal.***

Baca Juga: Dedi Mulyadi Wanti-Wanti Bandung akan Tenggelam, Izin Perumahan Baru Dihentikan