Pengamat Politik Tegaskan Pentingnya Legitimasi Publik dalam Pemakzulan Pejabat Negara

photo author
- Minggu, 23 November 2025 | 16:00 WIB
Filsuf dan intelektual publik Indonesia Rocky Gerung (dok youtube Rocky Gerung)
Filsuf dan intelektual publik Indonesia Rocky Gerung (dok youtube Rocky Gerung)

bisnisbandung.com - Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa rakyat memiliki ruang yang sah dalam demokrasi untuk menuntut pemberhentian pejabat publik apabila legitimasi mereka dianggap hilang.

Pandangan ini muncul di tengah polemik terkait kapasitas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan isu keaslian ijazah yang ramai diperbincangkan publik.

Rocky menegaskan bahwa pejabat publik yang dipilih langsung oleh rakyat, termasuk wakil presiden dan presiden, berada dalam posisi yang dapat dipersoalkan legitimasinya oleh masyarakat.

Baca Juga: Gus Yahya Enggan Mundur, Pengamat Ungkap Potensi Mobilisasi Massa di Tengah Konflik Internal NU

Dalam kerangka itu, proses pemakzulan tidak semata bergantung pada mekanisme formal di DPR maupun dinamika partai politik.

Ia menilai bahwa ketika prosedur politik bergerak lamban, tekanan langsung dari publik dapat menjadi bentuk koreksi demokratis.

Menurut Rocky, mekanisme pemakzulan seyogianya tidak hanya dipandang sebagai urusan legalitas, tetapi sebagai instrumen untuk menjaga keberlangsungan suksesi yang sehat.

Ketika legitimasi seorang pejabat dianggap lenyap, keberadaan mekanisme hukum yang kaku justru dinilai dapat menghambat proses demokrasi.

Baca Juga: Kadin Dorong Digitalisasi Pupuk Subsidi untuk Perbaiki 75% Lahan Marginal Indonesia

“Kita bicara bukan legalitas harian, tapi tentang legitimasi. Legitimasi kalau sudah hilang, legalitas enggak ada gunanya,” tegasnya dilansir dari yourube Rocky Gerung Official.

Karena itu, ia menilai perlunya pembaruan pemikiran hukum agar lembaga yudikatif dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam menjaga keadilan substantif.

Rocky melihat bahwa situasi saat ini membuka peluang bagi rakyat untuk menguji undang-undang yang dianggap menghalangi hak publik dalam mempertanyakan legitimasi pejabat.

Ia memandang bahwa keterbukaan pejabat publik, termasuk kesediaan menunjukkan dokumen penting, menjadi langkah yang mempercepat proses klarifikasi dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Dalam konteks demokrasi modern, Rocky menilai bahwa efisiensi politik terletak pada kemampuan sistem untuk merespons secara langsung keraguan publik terhadap seorang pemimpin.***

Baca Juga: Dr Indrawan Nugroho Ungkap Sistem Produksi yang Membuat MrBeast Tak Terkalahkan di YouTube

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Durotul Hikmah

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

KPK dan Kejagung Berbagi Peran Tangani Kasus Korupsi

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:00 WIB
X