Kepala BGN Kembalikan 70 Triliun, Menkeu: Yang Dibalikin Dana Cadangan

bisnisbandung.com - Prabowo Subianto  menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang disebut  mengembalikan dana cadangan sebesar Rp70 triliun.

Namun, Purbaya Yudhi Sadewa selaku Menteri Keuangan menegaskan bahwa dana tersebut sebenarnya belum pernah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penjelasan ini muncul seiring sorotan terhadap serapan anggaran sejumlah kementerian dan lembaga yang dinilai masih rendah hingga akhir Oktober 2025.

Baca Juga: Ferry Irwandi Singgung Rokok Ilegal yang Kian Merajarela

Kementerian Keuangan menilai kinerja penyerapan anggaran menjadi kunci dalam memastikan efektivitas belanja negara.

Jika realisasi serapan tidak menunjukkan perbaikan dalam sisa waktu yang ada, pemerintah berpotensi melakukan realokasi anggaran ke sektor lain yang lebih produktif.

Dana cadangan Rp70 triliun yang sempat disebut sebagai dana “dikembalikan” ternyata belum pernah masuk dalam pos anggaran resmi.

“Yang dibaliki dana cadangan. Setahu saya belum dianggarkan tuh. Jadi enggak ada uang 70 triliun lagi. Enggak ada,” lugasnya dilansir dari youtube Metro TV.

Baca Juga: Cegah Tragedi Terulang, Anggaran 20 Milliar untuk 80 Pesantren di Batch Pertama Program Audit dan Renovasi Gedung

Pemerintah menyatakan bahwa pengajuan BGN terkait dana tersebut belum masuk dalam skema penganggaran final. Artinya, tidak ada dana nyata yang dikembalikan, karena anggarannya memang belum dicairkan.

Fokus pemerintah saat ini bukan pada dana cadangan tersebut, melainkan pada serapan anggaran BGN tahun berjalan yang mencapai Rp71 triliun.

Dari jumlah tersebut, realisasi hingga Oktober baru sekitar 30 persen. Pemerintah akan mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran ini sebelum mengambil keputusan lebih lanjut terkait alokasi dana tambahan tahun mendatang.

Pemerintah juga membuka kemungkinan untuk mengalihkan dana yang tidak terserap ke sektor lain atau menggunakannya untuk mengurangi pembiayaan utang.

Langkah ini dianggap sebagai upaya menjaga efektivitas fiskal dan stabilitas keuangan negara di tengah tantangan ekonomi global.***

Baca Juga: Antisipasi Kerawanan Gedung Pesantren, Pemerintah Lakukan Audit dan Pendampingan