DPR Dukung Disiplin Fiskal, Tapi Minta Penyerapan Anggaran BGN Diperhitungkan Hingga Akhir Tahun

bisnisbandung.com - Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan batas waktu hingga Oktober 2025 bagi kementerian dan lembaga untuk mempercepat penyerapan anggaran.

Jika realisasi belanja masih rendah, anggaran berpotensi ditarik dan dialihkan ke program lain yang lebih siap dijalankan.

Namun, kebijakan ini menimbulkan perhatian khusus terkait Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program Makan Bergizi Gratis, yang penyerapan anggarannya dinilai masih lambat.

Baca Juga: Kelangkaan BBM di SPBU Swasta Disebut Akibat Aturan Impor dan Potensi Monopoli

Anggota DPR RI, Wihadi Wiyanto, menilai bahwa penyerapan anggaran BGN tidak bisa dilihat hanya sampai Oktober.

“Tentunya ini tetap harus disesuaikan dengan proyeksi penggunaan daripada penyerapan BGN sampai dengan akhir tahun,” ucapnya dilansir dari youtube Kompas TV.

“Tentunya tidak bisa langsung begitu saja, kemudian dilakukan pemotongan. Karena bagaimanapun juga penerimaan penerima manfaat itu kan sudah bisa diprediksi sekian, sekian banyak penambahannya sampai dengan Desember,” lanjutnya.

Baca Juga: Pelajaran Pahit Demo Agustus, Adi Prayitno: Elit Baru Jinak Saat Rakyat Ngamuk

Menurutnya, proyeksi realisasi seharusnya diperhitungkan hingga akhir tahun karena penerima manfaat program sudah diperkirakan akan terus bertambah hingga Desember.

Oleh karena itu, mekanisme optimalisasi perlu dijalankan dengan cermat sebelum ada keputusan pemotongan atau realokasi anggaran.

DPR pada dasarnya mendukung langkah Menteri Keuangan untuk menjaga disiplin fiskal. Penyerapan anggaran yang maksimal diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi karena belanja negara menjadi motor penggerak utama roda perekonomian nasional.

Baca Juga: Mandor Proyek Kena Semprot Dedi Mulyadi: Pagaweanana Goreng Teu Dibayar!

Namun, DPR menekankan perlunya pertimbangan menyeluruh agar program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis tetap berjalan sesuai target.

Wihadi menambahkan bahwa proses optimalisasi anggaran melibatkan evaluasi program yang bisa dipercepat maupun dialihkan.

Mekanisme ini memerlukan waktu hingga akhir tahun, sehingga kebijakan penarikan anggaran tidak bisa dilakukan secara mendadak.