Pejabat BGN Tidak Berpengalaman Soal Gizi, Ketua YLBHI: Ini Kesalahan Prabowo Sejak Awal

bisnisbandung.com - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, menilai kericuhan dalam Program Makan Bergizi (MBG) berakar dari kesalahan pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurutnya, kegagalan terjadi karena perencanaan yang tidak matang, penunjukan pejabat tanpa pengalaman di bidang gizi maupun pendidikan, serta sistem kerja yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat sipil.

Isnur menyoroti komposisi pejabat BGN yang sebagian besar berasal dari kalangan purnawirawan TNI-Polri.

Baca Juga: Pesantren Al-Khoziny Roboh, Bupati Sidoarjo Akui Bangunan Tak Berizin

“Jadi ini adalah kesalahan Prabowo sejak awal mengangkat mereka, mengagung-agungkan mereka di pidato kenegaraan tapi sebenarnya ngomong kosong gitu,” gamblangnya dilansir dari youtube CNN Indonesia.

“Dan artinya apa? Uang ngalir banyak ke sana-sini tapi enggak tepat sasaran, enggak mencapai tujuan. Dan artinya apa? Pertanggungjawaban bukan hanya di BGN, tapi di presiden, bagi saya di pemerintahnya gitu,” lugasnya.

Kondisi ini dianggap tidak sesuai dengan mandat lembaga yang seharusnya berfokus pada pemenuhan gizi anak sekolah.

Ia juga menilai pemerintah tidak melibatkan sektor penting seperti Dinas Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan BPOM, padahal lembaga-lembaga tersebut memiliki otoritas langsung dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pengawasan pangan.

Baca Juga: Tragedi Robohnya Pesantren di Sidoarjo, Proses Mitigasi Terkendala

YLBHI menilai absennya keterlibatan lembaga-lembaga tersebut menyebabkan malfungsi koordinasi dan lemahnya pengawasan distribusi makanan.

Hal ini berujung pada kasus keracunan massal siswa penerima MBG, yang oleh Isnur disebut sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia karena terjadi secara sistematis akibat kesalahan kebijakan.

Lebih lanjut, Isnur mengkritik sikap pemerintah yang cenderung meremehkan jumlah korban dengan menekankan persentase kecil dalam laporan resmi.

Baca Juga:  DPR Pertanyakan Benturan Data Menkeu dan BUMN Terkait Pelunasan Subsidi 2024

Menurutnya, setiap korban adalah individu yang harus dilindungi, bukan sekadar angka statistik. Ia menegaskan bahwa kebijakan gagal di bidang pendidikan dan gizi memiliki dampak luas, bahkan bisa dikategorikan sebagai skandal besar dalam sejarah layanan publik.