702 Juta Dinilai Tidak Masuk Akal, Formappi Pertanyakan Rasionalitas Kenaikan Dana Reses DPR

photo author
- Selasa, 14 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Gedung DPR (Tangkap layar youtube Kompas TV)
Gedung DPR (Tangkap layar youtube Kompas TV)

bisnisbandung.com - Formappi menyoroti kebijakan lonjakan dana reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang meningkat signifikan dari Rp400 juta menjadi Rp702 juta per anggota.

Kenaikan ini dinilai janggal dan menimbulkan pertanyaan besar terkait efektivitas serta transparansi penggunaan anggaran negara.

Peneliti Formappi, Lucius Karus, memandang bahwa kegiatan reses memang penting sebagai sarana bagi wakil rakyat untuk berinteraksi langsung dengan konstituennya.

Baca Juga: Main Harga Pupuk! Amran Cabut Ribuan Izin Kios, Siap Bawa ke Jalur Pidana

“Apakah kemudian masuk akal reses itu didanai dengan Rp702 juta lalu tanpa ada mekanisme pelaporan terkait kegiatan maupun tunjangannya?” lugasnya dilansir dari youtube official iNews.

“Saya kira ini perlu dibicarakan lagi, dan Rp702 juta per anggota itu tentu sangat fantastis, sehingga perlu dihitung lagi anggaran yang paling masuk akal untuk kegiatan reses ini,” terusnya.

Ia menilai jumlah dana yang dialokasikan saat ini tidak masuk akal jika tidak diiringi dengan mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban yang jelas.

Baca Juga: Utang RI Tembus Rp 9.138 Triliun, Ekonom: Pemerintah Coba Sembunyikan Angka Sebenarnya!

Menurutnya, angka Rp702 juta per anggota merupakan jumlah yang fantastis, apalagi masa reses dilakukan sebanyak empat hingga lima kali dalam setahun.

Jika dikalkulasikan, setiap anggota DPR menerima dana antara Rp2,8 hingga Rp3 miliar per tahun hanya untuk kegiatan reses.

Nilai sebesar itu dianggap tidak sebanding dengan hasil nyata yang bisa diukur dari aktivitas penyerapan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.

Lucius juga menilai bahwa kebijakan tersebut seharusnya dikaji ulang secara menyeluruh, terutama dalam konteks pengelolaan keuangan negara.

Ia menekankan pentingnya mengatur ulang besaran anggaran agar lebih proporsional dan sesuai kebutuhan riil di lapangan, bukan sekadar membebani APBN dengan alokasi yang tidak efisien.

Baca Juga: Awalil Rizky Sindir Purbaya: Data Baru Satu Bulan Kok Sudah Bilang Ekonomi Lari Kencang?

“Dari hasil-hasil yang kita lihat selama ini, kira-kira berapa, dan itu tentu tidak sampai Rp702 juta itu,” tegas Lucius.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Durotul Hikmah

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X