Sorotan Formappi ini muncul di tengah meningkatnya kritik publik terhadap DPR, yang kerap dinilai menikmati fasilitas dan tunjangan besar di tengah kondisi ekonomi nasional yang menantang.
Kenaikan dana reses pun dianggap berpotensi memperlebar jarak antara wakil rakyat dan masyarakat yang diwakilinya, jika tidak dikelola secara transparan dan bertanggung jawab.***
Artikel Terkait
Tunjangan Pensiun DPR Digugat ke MK, Ahmad Irawan: Kita Rela-Rela Saja, Enggak Pernah Kami Meminta
Feri Amsari Sebut Polemik Pensiun DPR Bukan Soal Uang, Tapi Ketidakadilan
Adi Prayitno Ungkap MK Diharapkan Jadi Penyeimbang di Tengah Privilege DPR
DPR Minta TVRI Tingkatkan Kualitas Siaran Publik untuk Hak Siar Piala Dunia 2026
DPR Minta Jangan Tanggapi Secara Negatif Wacana Etanol 10% Akan Jadi Standar BBM 2026
DPR Ribut Soal Rp 1.000 Sehari, Dedi Mulyadi: Ini Gotong Royong Budaya Warga Jawa Barat.!