Adi Prayitno Ungkap MK Diharapkan Jadi Penyeimbang di Tengah Privilege DPR

bisnisbandung.com - Pengamat politik Adi Prayitno menilai polemik mengenai tunjangan pensiun seumur hidup anggota DPR RI telah memicu kritik luas dari masyarakat yang merasa jengah dengan kesenjangan kesejahteraan antara rakyat dan elite politik.

Menurutnya, situasi ini menjadi momentum bagi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menunjukkan perannya sebagai lembaga penyeimbang yang menjaga keadilan di tengah kemewahan fasilitas yang dinikmati wakil rakyat.

Adi menjelaskan, secara politik, anggota DPR tentu memiliki keberatan terhadap kebijakan yang dapat mengurangi hak atau fasilitas mereka, termasuk tunjangan pensiun.

Baca Juga: BBM di SPBU Swasta Belum Tersedia, Janji Pemulihan Stok Dipertanyakan

Namun, secara konstitusional, mereka tetap harus menerima apa pun hasil putusan MK karena keputusan lembaga tersebut bersifat final dan mengikat.

Ia menyoroti adanya disparitas tajam antara kehidupan rakyat biasa dan kalangan elite politik, terutama anggota DPR yang dianggap memiliki fasilitas berlimpah.

Kesenjangan ini, menurutnya, menjadi salah satu alasan meningkatnya protes publik terhadap pemberian pensiun seumur hidup kepada pejabat legislatif yang hanya menjabat selama satu periode lima tahun.

Adi menilai, masyarakat kini semakin kritis terhadap berbagai bentuk privilege pejabat negara yang dianggap tidak sejalan dengan semangat keadilan sosial.

Baca Juga: Bukan Soal Bisnis, Ini Alasan SPBU Swasta Tolak Bahan Bakar dari Pertamina

“Jadi satu per satu rakyat mulai kritis dan mulai protes, bahwa anggota dewan di tengah fasilitas fantastis justru kinerjanya dianggap masih jauh panggang dari api,” lugasnya dilansir dari youtube Kompas TV.

Hal ini terlihat dari gugatan uji materi ke MK yang diajukan dua warga negara terhadap aturan pensiun anggota DPR.

Gugatan tersebut mencerminkan aspirasi publik agar keistimewaan yang dinikmati pejabat publik dapat dikaji ulang.

Ia juga menegaskan bahwa peran MK sangat penting sebagai penyeimbang kekuasaan, terutama di tengah ketimpangan yang kian mencolok antara rakyat dan wakilnya di parlemen.

Putusan MK diharapkan tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem politik yang berkeadilan.

Baca Juga: Israel Ancam Aktivis Global, Wanda Hamidah Desak Dunia Bertindak Bukan Hanya Mengecam