Adi Prayitno Ungkap MK Diharapkan Jadi Penyeimbang di Tengah Privilege DPR

Lebih lanjut, Adi mengingatkan bahwa isu tunjangan dan fasilitas mewah tidak hanya terjadi di lingkungan DPR.

Banyak pejabat publik di berbagai lembaga negara juga diduga menikmati keistimewaan serupa, meski tidak selalu terungkap ke publik.

Karena itu, ke depan perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap seluruh bentuk fasilitas pejabat agar tidak menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan sosial di masyarakat.***

Baca Juga: Karut Marut MBG, Celios Blak-Blakan Pemerintah Harus Legowo Jika Memang Harus Dimoratorium