Api Dalam Sekam Bisa Meledak Kapan Saja, Mahfud MD Ingatkan Prabowo soal Demo

Bisnisbandung.com - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara soal gelombang demo.

Menurut Mahfud meski situasi sudah relatif kondusif usai Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung masalah mendasar yang memicu gejolak belum terselesaikan.

Dikutip dari youtubenya, Mahfud menjelaskan "Alhamdulillah keadaan lebih tenang tidak ada lagi demo besar tapi jangan salah ini baru tahap pertama. Api dalam sekam bisa kapan saja timbul kalau pola pemerintah tidak berubah."

Baca Juga: Serangan ke Rumah Sri Mulyani Dinilai Anomali, Bhima Ingatkan Dampak ke Stabilitas Nasional

Mahfud menilai akar masalah bukan sekadar soal kontroversi DPR atau tunjangan anggota dewan melainkan akumulasi persoalan yang tidak kunjung terjawab.

"Ini bukan sekadar DPR nyanyi-nyanyi atau soal tunjangan rumah. Itu sudah ada sejak dulu. Yang membuat orang marah adalah akumulasi persoalan: PHK tinggi, pengangguran, harga beras naik, pajak mencekik, lalu aparat penegak hukum yang tidak sensitif," jelasnya.

Ia juga menyoroti pola komunikasi pemerintah yang menurutnya kerap menambah luka publik.

"Pidato 20 menit bagus tapi tiba-tiba gurauannya melukai. Itu yang bikin rakyat tersinggung," ujarnya.

Baca Juga: CELIOS Soroti Kebocoran Ratusan Triliun Ekspor SDA, Rugikan Kas Negara

Mahfud menggarisbawahi lemahnya penegakan hukum sebagai salah satu faktor utama kekecewaan publik.

Ia menyinggung kasus-kasus besar yang hingga kini tidak jelas ujungnya.

"Contoh sederhana kasus Silvester. Sudah inkrah setahun lebih tapi tidak dieksekusi. Ada juga kasus laut yang jelas korupsi menurut kejaksaan tapi sampai sekarang hilang di kepolisian. Itu mencederai hukum," kata Mahfud.

Ia menegaskan aparat penegak hukum seharusnya transparan dan tidak boleh kompromi dalam menindak kasus besar.

Baca Juga: Sri Mulyani Janji Pajak Tak Naik, CELIOS Nilai Tidak Menyelesaikan Akar Masalah

"Ini bukan hanya melanggar undang-undang, tapi juga Pasal 33 UUD 1945. Laut, bumi, air, kekayaan alam itu milik rakyat, bukan swasta," tegasnya.