Bisnisbandung.com - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kabar ini langsung mendapat respons dari Presiden Prabowo Subianto.
Prabowo menegaskan akan menghormati proses hukum dan siap melakukan pergantian jika terbukti bersalah.
Baca Juga: Qodari Ungkap Strategi Prabowo Amankan Triliunan Rupiah dari Perkebunan Sawit
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan sikap Presiden dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Dikutip dari youtube kompas, Ia menyebut Presiden Prabowo prihatin atas kasus yang menyeret salah satu anggota Kabinet Merah Putih tersebut.
Prasetyo menjelaskan "Kami mewakili pemerintah menyampaikan keprihatinan bahwa salah satu anggota kabinet diinformasikan terkena proses operasi tangkap tangan oleh KPK."
"Bapak Presiden sudah menerima laporan mengenai hal ini," kata Prasetyo.
Baca Juga: Keluarga Beberkan Kejanggalan Baru dalam Kasus Kematian Diplomat Arya Daru Pangayunan
Menurutnya, Presiden Prabowo sejak awal sudah berulang kali mengingatkan para pembantunya agar tidak menyalahgunakan amanah rakyat.
Ia menegaskan semangat pemerintah adalah menjaga kepercayaan publik dengan bekerja secara bersih.
"Sebagaimana yang berkali-kali diingatkan Bapak Presiden, kita harus berhati-hati dan tidak menyalahgunakan amanah. Ini menjadi pelajaran bagi semua," tegas Prasetyo.
Meski begitu Presiden Prabowo memilih tidak mencampuri lebih jauh kasus tersebut dan menyerahkan sepenuhnya pada KPK.
"Beliau menghormati proses hukum dan mempersilakan KPK menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya," tambah Prasetyo.
Baca Juga: Setelah Gempa Bekasi, BMKG Catat Satu Susulan dengan Magnitudo Lebih Rendah
Artikel Terkait
Jokowi Disorot Rocky Gerung, Demokrasi Indonesia Terancam Karena Feudalisme Kampus
Bupati Sukabumi Asep Japar Angkat Suara Terkait Balita yang Meninggal di Wilayahnya
Balita Tewas Cacingan, Bupati Sukabumi Asep Japar Tegaskan Evaluasi Menyeluruh Semua Pihak Terkait
Dedi Mulyadi Sebut Tragedi Raya Bukti Birokrasi Sukabumi Gagal Lindungi Warga
Diinjak dan Kesakitan, Gubernur Dedi Mulyadi Tetap Dampingi Warga di Puncak Pinang
Tunjangan DPR Rp50 Juta per Bulan, Adi Prayitno Sebut Ini Soal Sensitif di Tengah Ekonomi Sulit